in

Ini yang Selamatkan 15 Camat dari Jeratan Pidana Pemilu 2019

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan telah merampungkan hasil penyelidikannya terkait video viral ‘saya camat’ di Makassar, Senin (11/3/2019) kemarin.

Hasilnya, 15 camat se-Kota Makassar yang dilaporkan ke Bawaslu RI, Bawaslu Sulsel, dan Bawaslu Makassar tidak terbukti melanggar Undang-undang Pemilu 2017, sebagaimana yang telah dilaporkan oleh 15 pelapor.

Pengamat Hukum UMI Makassar, Damang Averroes Al-Khawarizmi, mengatakan hasil kajian penyidik Gakkumdu Bawaslu Sulsel sudah tepat.

“Kenapa hasil kajian bukan pidana Pemilu? Karena dia bukan pelaksana tim kampanye. 15 camat ini bukan tim kampanye,” ungkap Damang, Selasa (12/3/2019).

Damang menjelaskan bahwa hasil kajian penyidik Bawaslu Sulsel pasti bukan tindak pidana Pemilu dan 15 camat se Makassar hanya melanggar Undang-undang lainnya.

“Lainnya itu apa? Yaitu UU ASN (Aparatur Sipil Negara). UU ASN hanya menyebut dia (15 camat) tidak boleh terhubung dengan partai politik. Nanti itu diperjelas di PP Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) bahwa ASN tidak boleh terlibat dalam politik atau mendukung calon presiden dan wakil presiden,” katanya.

“Dari PP itulah juga dicantumkan mengenai sanksi disiplinnya. Jadi ada 3 sanksinya itu camat yang direkomendasikan oleh Komisi ASN,” tambah Damang.

Jadi kasus ini, lanjut Damang, tidak dihentikan tapi diteruskan ke Komisi ASN, nanti Komisi ASN yang menilai, apakah betul pelanggarannya dan sanksinya apa.

“Kemudian, diteruskan ke Badan Pembina Kepegawaian. Siapa itu Pembina Badan Kepegawaian? Itu walikota, jadi walikota yang akan menjatuhkan sanksinya sesuai rekomendasi Komisi ASN,” katanya.

“Pertanyaannya adalah, apakah wali kotanya mau? Tergantung wali kotanya. Tapi kita tahu semua Wali Kota Makassar (Ramdhan Pomanto) mendukung apa yang pernah dilakukan oleh camat kemarin,” ujar Damang.

Sementara untuk kasus Syahrul Yasin Limpo (SYL), kata Damang, sulit dijerat hukum. Kenapa? Karena meskipun SYL terdaftar sebagai tim kampanye TKN Jokowi-Ma’ruf, tapi kampanye yang dilakukan bukan kampanye terdaftar.

“Kemudian, jenis kampanye apa? Apakah jenis kampanye media sosial, apakah kampanye pertemuan terbatas, atau apa? Kalau misalnya kampanye media sosial, maka akun yang menyebarkan harus terdaftar di KPU,” katanya.

“Itu baru bisa dikatakan memenuhi pelanggaran kampanye. Karena tidak memenuhi semua unsur sesuai pasal 280, maka tidak bisa dikenakan pasal 493. Kalau Pak SYL pasal dipakaikan 280 ayat 2 jo pasal 493. Kalau ASN atau camat pasal yang diterapkan adalah pasal 280 ayat 3 jo pasal 494 UU Pemilu 2017,” katanya.(ziz)

Laporan wartawan tribuntimurcom @abdul-azis-alimuddin


di tulis oleh

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

Realme 3 Resmi Rilis, Berapa Harganya?

Kaya FC Bantu Pelatih PSM Makassar Analisis Kekuatan Lao Toyota