in

Pataka Politisasi Petani, Bukti Mafia Pangan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAGELANG- Ketua Asosiasi Champion Cabai Indonesia, Tunov Mondro Atmodjo mengungkapkan keberatan terhadap inisiasi berbagai pihak atau organisasi yang mengatasnamakan petani untuk mendiskreditkan kebijakan program dan capaian sektor pertanian pemerintahan Jokowi-JK.

Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) merupakan inisiator yang tidak pernah kapok-kapoknya mempolitisasi petani demi menunggangi kepentingan mafia pangan.

“Akhir tahun 2018 kemarin, Pataka mencatut nama berbagai organisasi pertanian dalam petisi. Kali ini akan menggelar Rembug Pertanian-Peternakan Indonesia. Lagi-lagi berisikan fitnah dalam menyoroti kinerja pangan,” demikian diungkapkan petani muda sukses asal Magelang yang akrab disapa Tunov, Minggu (17/3).

Baca: Ini 10 Daftar Handphone Samsung yang Turun Harga Maret 2019, Ada Samsung Galaxy A9 Juga

“Rembug ini provokatif, tendesius, memperalat petani dan politisasi petani. Acara ini justru meresahkan petani, yang saat ini sudah tenang, menikmati hidup bahagia sebagai petani,” tambahnya.

Pasalnya, kata Tunov, berbagai kebijakan dan program pertanian era pemerintahan Jokowi-JK sangat berpihak kepada kepentingan petani, pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekspor serta nilai tambah diterima langsung petani. Ruang mafia yang menginginkan impor memang benar-benar ditutup mati.

“Jadi jangan karena tidak bisa bermain impor, petani dijual-jual. Kami petani sangat untung saat ini, hasil panen melimpah, pasar dijamin dan berbagai inovasi budidaya, pasca panen dan pemasaran sangat terasa,” jelasnya.

“Kalau memang berniat baik memperjuangkan petani, mari diskusi yang lebih konkret, konstrukti dan produktif sehingga perjuangan lebih terukur,” sambung Tunov.

Baca: TRIBUNWIKI: Meluap dan Sebabkan Banjir Bandang, Ini Profil dan Lokasi Danau Sentani

Hal senada diungkap Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, Winarno Tohir. Ia menegaskan kebijakan pangan saat ini sangat terlihat jelas berpihak kepada petani. Banyak regulasi yang menghambat dicabut dan direvisi, keluhan petani seperti kelangkaan pupuk juga diperhatikan.

“Misalnya, sebanyak 40 kasus pupuk oplos yang menghantui petani juga diselesaikan dengan cepat. Persekongkolan tata niaga yang dipermainkan kartel daging sapi, ayam, telur, jagung dan lainnya juga sudah ditindak bekerjasama dengan KPPU,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Winarno menekankan kebijakan membasmi mafia pangan baik di internal dan eksternal, memang kurang disukai sekelompok orang.


di tulis oleh

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

Google Ikutan Bikin Smartphone Layar Lipat?

VIRAL Detik-detik Will Connolly ‘Egg Boy’ Pecahkan Telur ke Kepala Senator Australia Fraser Anning