Akses Modal Harus Lebih Mudah

Posted on

JawaPos.com – Mulai 1 Juli 2018, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa menikmati tarif baru Pajak Penghasilan (PPh) dari yang tadinya 1% menjadi 0,5%. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang merupakan revisi dari PP Nomor 46 Tahun 2013.

Pengamat Pajak dari Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menuturkan supaya adil seharusnya revisi kebijakan itu harus juga memberi insentif kepada pelaku UMKM yang sudah patuh membayar pajak sebelum tarifnya direvisi.

“Saya apresiasi, tapi karena ada sensitivitas, gimana PP 46 direvisi supaya lebih adil,” terangnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (27/6).

Dia menerangkan, tujuan dari direvisinya tarif PPh untuk UMKM adalah meningkatkan jumlah basis pajak. Namun basis pajak yang sudah ada sebelumnya juga harus dibina. Misalnya, apabila mereka sudah mempunyai pembukuan yang baik maka bisa mendapatkan akses yang lebih mudah pula ke perbankan.

Di samping itu, keutamaan dari pembukuan adalah apabila UMKM mengalami kerugian maka tidak membayar pajak. Untuk itu perlu dukungan dari para akuntan Indonesia untuk membuat standar pembukuan bagi UMKM supaya lebih mudah. 

Yustinus mengatakan adanya PP 23/2018 ini justru memberi tantangan supaya UMKM tidak terus merasa kecil. Dengan adanya grace period maka konsekuensinya adalah bisa belajar sama-sama. Memang, kata Yustinus, hal ini tidak ideal tetapi menuju ke arah yang lebih baik.

“Ini tugas kita bersama, kita dorong kebijakannya, Kemenkop ini kan seperti mati suri kalo mereka ada tugas, harus diingatkan. Lalu pemda, bagus kalo ukm dibantu pembukuan, akses permodalan, akses ke ekspor,” pungkasnya.

(uji/JPC)

Source link

Gravatar Image
Seorang Blogger Makassar