Berita Kota Makassar | 16 Provinsi Hadiri Pembentukan Tim Advokasi KKBPK

Posted on

MAKASSAR, BKM — Sebanyak 16 provinsi di wilayah timur Indonesia hadir pada kegiatan Pembentukan Tim Advokasi Lintas Sektor Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Regional II di Hotel Grand Clarion Makassar, Minggu (20/5)
Acara ini dilaksanakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan John Hopkins University-Center For Communication Program (JH-CCP) serta Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP).
Kegiatan dijadwalkan berlangsung hingga 24 Mei mendatang. Diikuti sebanyak 88 orang peserta dari BKKBN pusat, mitra kerja dan perwakilan 16 provinsi di wilayah timur Indonesia. Seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta BKKBN Provinsi.
Kepala Sub Direktorat Advokasi dan Pencitraan BKKBN dr Febiola selaku ketua panitia pelaksana, mengungkapkan selain membentuk tim advokasi KKBPK tingkat provinsi seluruh Indonesia, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para peserta dalam mengembangkan strategi dan rencana advokasi KKBPK yang bersifat lintas sektor, untuk mendorong percepatan pencapaian tujuan dan sasaran program KKBPK.
”Saat ini pelaksanaan program KKBPK di sejumlah daerah masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan. Diantaranya masih lemahnya dukungan pimpinan daerah terhadap pelaksanaan program KKBPK. Terlihat dari dukungan kelembagaan, regulasi dan anggaran yang kurang,” jelas Febiola.
Lewat tim advokasi ini, tambah Feviola, diharapkan mampu meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan di daerah untuk mendukung pelaksanaan program KKBPK.
Pelaksana Tugas Deputi Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN) BKKBN, Dr dr M Yani, MKes,PKK saat membuka kegiatan tersebut, menegaskan jika keberhasilan di bidang kependudukan dan KB memiliki manfaat lintas sektoral.
“Keberhasilan di bidang ini akan memberi landasan kuat bagi pencapaian keberhasilan di bidang pembangunan lain. Demikian juga sebaliknya, kegagalan program ini akan menghambat potensi keberhasilan sektor pembangunan lain” tegas M Yani.
Ia menambahkan, jika jumlah penduduk tidak terkendali akan menyulitkan perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan, pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta ketahanan pangan.
Seberapapun besar anggaran yang dialokasikan pada sektor ini, akan selalu tidak mencukupi. Hal ini disebabkan pertambahan jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan kemampuan daerah dalam membangun sarana dan kebutuhan masyarakat.
Kondisi ini akan berakibat pada lambannya, bahkan stagnannya capaian pembangunan secara keseluruhan, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan Hj Rini Riatika Djohari mengungkapkan, saat ini telah terbentuk kelompok kerja Advokasi Program KKBPK telah terbentuk di tingkat provinsi sesuai dengan SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1452/471.05/Kep/XI/2017, dan di tiga kabupaten/kota, yakni Bulukumba, Gowa dan Makassar.
“Di tahun 2017 kami telah melakukan pengembangan ke 21 kabupaten/kota lainnya, dan 10 kabupaten/kota juga sudah terbentuk Pokja Advokasi dengan SK kepala daerah (bupati/wali kota),” jelas Rini. (rls)

Baca Juga :  'Rayakan' Kembalinya TP-PR, Pendukung Akan Konvoi Damai Siang Ini

Source link

Gravatar Image
Seorang Blogger Makassar