Berita Kota Makassar | 24 Legislator Tanda Tangan Usulan Hak Angket CoI

Posted on

MAKASSAR, BKM — Usulan hak angket untuk mempertanyakan megaproyek Centrepoint of Indonesia (CoI) terus menggelinding di DPRD Sulsel. Sedikitnya sudah ada 24 legislator yang berasal dari tujuh fraksi sudah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan.
Hanya saja, penggagas hak angket ini belum bersedia memublikasikan 24 nama anggota dewan tersebut. “Sekarang sudah 24 anggota dewan yang berasal dari tujuh fraksi sudah tanda tangan. Meski dari Fraksi Golkar belum semua ikut bertanda tangan. Syarat minimalnya untuk mengusulkan hak angket DPRD, yakni 15 anggota dewan dari dua fraksi,” ujar legislator Partai Golkar Sulsel Kadir Halid, Kamis (7/6).
Hak angket CoI memang pertama kali digulirkan oleh Fraksi Partai Golkar. Usulan itu disampaikan dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perda Sulsel tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017, di Ruang Rapat Paripurna lantai 3 gedung DPRD Sulsel, Rabu (6/6).
Menurut Kadir Halid, usulan pembentukan hak angket CoI muncul lantaran adanya temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tentang lahan di kawasan tersebut.
“Ini kan ada laporan BPK. Kita mau tahu, ada apa sehingga aset kita berkurang di sana,” cetus Kadir Halid.
Sejumlah fraksi memang mempertanyakan lahan milik Pemprov Sulsel di CoI. Kabarnya, luas lahan yang menjadi aset pemprov di sana tersisa 38 hektare, yang awalnya disepakati 50 hektare.
“Hak angket adalah hak bertanya DPRD ke pemprov. Kita ingin mempertanyakan bagaimana pengelolaan CoI yang sebenarnya. Kedua, kenapa ini ada perpanjangan (addendum) yang kita tida tahu. Kan lucu. Padahal pemprov dengan DPRD ini mitra,” tandasnya.

Sebelumnya, Kamis pagi (7/6) berlangsung rapat paripurna di gedung DPRD Sulsel. Agendanya, mendengarkan jawabn gubernur atas pemandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Tautoto Tana Ranggina yang membacakan jawaban pemprov, tidak menjawab poin keenam terkait usulan pansus hak angket CoI. “Saya belum lihat dan tidak tahu soal itu,” ujarnya ketika dimintai tanggapan usai rapat.
Dalam penjelasannya, Toto hanya memaparkan tentang lahan seluas 12,11 hektare telah dibanguni Wisma Negara, masjid 99 kubah, serta jalan dan jembatan. Ini merupakan jawaban atas pertanyaan fraksi PKS dengan juru bicara Sri Rahmi.
“Dapat dijelaskan bahwa lahan seluas 12,11 haktere telah bersertifikat dengan nomor 20011 tanggal 1 Agustus 2013. Luas yang tercatat pada sertifikat atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” jelas pengganti Abd Latif Malsam ini.
Toto juga menjawab pertanyaan yang diajukan juru bicara Fraksi Nasdem Pendi Bangadatu. Yakni terjadinya addendum kedua atas perjanjian kerja sama antara pemerintah provinsi dengan pihak swasta, dengan durasi lebih lama dari adendum sebelumnya dan tanpa melibatkan DPRD sama sekali.
“Addendum kedua perjanjian kerja sama diperlukan, karena terjadi beberapa hambatan dalam proses reklamasi. Sehingga disepakati perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan reklamasi oleh pihak kedua, PT Yasmin Bumi Asri. Dari 1.700 menjadi 3.080 hari kalender sampai dengan tanggal 2 Januari 2022,” terang Toto.
Dengan tidak melibatkan DPRD pada addendum kedua, Toto berjanji akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan terhadap pelaksanaan ke depannya.
Ia menjelaskan kesepakatan yang diatur dalam adendum kedua perjanjian kerja sama. Pertama, lahan seluas 35,98 hektare telah diserahkan pada tanggal 5 April 2018 melalui berita acara penyelesaian pekerjaan hasil reklamasi CoI.
Poin kedua, lahan 1,90 hektare pada area jalan masuk akan diserahkan paling lambat tanggal 31 Desember 2018. Poin ketiga, lahan 0,48 hektare pada area jembatan akan diserahkan paling lambat tanggal 31 Maret 2020.
Poin keempat, lahan 12,11 hektare sebagai lahan pengganti akan diserahkan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan lebih lanjut oleh para pihak, setelah penetapan lokasi paling lambat 16 bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama. Atau paling lambat tanggal 2 September 2020.
Di tempat terpisah, Kepala Bidang Sarana Biro Perekonomian Sulsel Andi Binawan Bintang, menjelaskan kesalahpahaman dewan tersebut berawal dari terbitnya sertifikat atas nama pemprov di atas tanah tumbuh seluas 12 hektare, yang di atasnya sekarang ada Masjid 99 Kubah dan Wisma Negara. Awalnya, tanah tumbuh tersebut adalah tanah negara, bukan tanah milik negara.
“Saat kita tandatangani Perjanjian Kerja Sama atau PKS, belum ada sertifikat terhadap tanah tumbuh yang lokasinya berada dalam lingkup 157 hektare tersebut. Sembilan hari kemudian, lahir sertifikat untuk tanah tumbuh itu,” jelas Binawan Bintang, Kamis (7/6).
Pascalahirnya sertifikat tersebut, berarti status tanah tumbuh itu sekarang menjadi milik pemprov. Hadirnya sertifikat tersebut juga berimbas pada peraturan yang mengatur khusus untuk aset pemprov. “Jadi, setiap aset pemprov yang akan dikerjasamakan ada aturan khususnya. Kerja sama yang kita lakukan dengan pihak ketiga tidak sama yang diamanatkan peraturan menteri mengenai aset pemprov. Kebetulan lokasi itu ada dalam 50 hektare yang akan diberikan kepada pemprov. Makanya dikeluarkanlah itu yang 12 hektare,” urainya.
Lahan yang diserahkan oleh pihak ketiga tersebut sisa 38 hektare. Karena jika tetap 50 hektare, ada aturan yang bertabrakan. Nah, untuk menghindari itu, dikeluarkanlah 12 hektare tersebut.
“Secara total tetap 50 hektare di situ lokasinya. 38 hektare dari pihak ketiga, dan 12 hektare itu tanah tumbuh. Karena di perjanjian awal tetap 50 hektare yang harus diserahkan pihak ketiga, maka kita mintalah tanah pengganti di luar CoI. Tapi, desainnya itu tidak berubah,” jelasnya. (rhm-rif/rus)

Baca Juga :  Peserta Diklatpim Tingkat II LAN Makassar Kunjungi Mako Lantamal VI

Source link

Gravatar Image
Seorang Blogger Makassar