Berita Kota Makassar | Angkutan Umum Dapat Insentif PKB dan BBNKB 70 Persen

Posted on

PANGKEP, BKM — Diler kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Pangkep mengikuti sosialisasi pajak daerah. Kegiatan yang dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Pangkep ini berlangsung di Hotel Celebes, Kamis (28/6).
Karyawan PT Semen Tonasa, sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) serta tokoh masyarakat ikut ambil bagian pada acara ini. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel, Kemal Redindo Syahrul Putra membuka sosialisasi.
Hadir pula Kepala UPT Pendapatan Wilayah Pangkep Wahyuni Amir, Kanit Regident Polres Pangkep Iptu Desy Ayu Dwi Putri, dan Iqbal Ferdiawan dari Jasa Raharja Pangkep.
Di depan para peserta sosialisasi, Redindo mengatakan sosialisasi pajak daerah merupakan hal yang wajib dilalukan, agar masyarakat mengetahui pentingnya pajak bagi kelangsungan pembangunan daerah. Keseluruhan bagi hasil pajak yang diperoleh dari masyarakat, selanjutnay dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat Sulsel.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan mematok target pemasukan dari pajak daerah tahun 2018 sebesar Rp3,47 triliun. Penerimaan tersebut berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan pajak rokok.
Dalam penjelasannya, Kepala Bapenda Sulsel melalui Redindo, menjelaskan Perda No 8 tahun 2017. Melalui regulasi ini, diberikan insentif kepada setiap pemilik kendaraan roda empat yang memiliki lebih dari satu kendaraan. Pajak progresif telah diturunkan mulai 1 Januari 2018.
Jika sebelumnya pajak progresif kendaraan kedua sebesar 2,5 persen, turun menjadi 2 persen. Kemudian untuk kendaraan ketiga pajak progresifnya sebesar 3,5 persen, menjadi 2,25 persen. Untuk kepemilikan kendaraan keempat yang sebelumnya 4,5 persen, sekarang 2,5 persen. Dan untuk kendaraan kelima dan seterusnya dikenakan 5,5 persen, sekarang hanya 2,75 persen.
“Dengan peraturan tersebut, setiap pelanggan Samsat yang memiliki kendaraan lebih dari satu, akan merasa lebih ringan dan lebih mudah menyelesaikan kewajibannya,” terangnya.
Khusus untuk insentif PKB dan BBNKB angkutan umum tahun 2018, kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 70 persen dari dasar pengenaan PKB. Sedang untuk kendaraan bermotor angkutan barang, hanya ditetapkan 50 persen dari pengenaan PKBnya.
Meski demikian, setiap pelanggan Samsat untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan barang tersebut, harus memiliki persyaratan sesuai ketetapan yang berlaku. Di antaranya hanya diberikan kepada kendaraan umum angkutan orang dan barang yang memiliki badan hukum yang bergerak dibidang angkutan umum orang atau barang.
Selanjutnya, untuk angkutan umum orang, harus memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum/izin trayek, kartu pengawasan dan pengendalian serta memiliki buku uji kendaraan yang masih aktif. Kemudian, untuk angkutan barang, harus memiliki surat izin tempat usaha, atau SITU dan SIUP yang bergerak di bidang angkutan umum barang. (*/rus)

Source link

Gravatar Image
Seorang Blogger Makassar