Berita Kota Makassar | Arwien: KONI Ragu Belanjakan Rp1,5 Miliar

Posted on

MAKASSAR, BKM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel menaruh perhatian besar terhadap pertanggungjawaban anggaran sebesar Rp1,5 miliar oleh KONI Sulsel. Komisi E yang menjadi mitra kerja Dinas Pemuda dan Olaraga Sulsel, melalui anggotanya Andi Muhammad Irfan AB meminta agar organisasi tersebut segera membuat laporan atau mempertanggungjawabkan keuangan tersebut.
Bilamana tidak dilakukan, kata Irfan, maka tentu akan berdampak pada alokasi anggaran untuk kegiatan lainnya, seperti Pekan Olahraga Daerah (Porda), “Jadi KONI wajib mempertanggungjawabkan anggaran yang tersisa,” ujarnya, kemarin.
Sekretaris KONI Sulsel Dr Ad’dien, mengatakan semua laporan pertanggungjawaban KONI sudah masuk sejak Senin (23/7). Karenanya, ia menegaskan saat ini sudah tak ada lagi masalah soal anggaran.
Ad’dien mengatakan, tidak ada kisruh sebenarnya selama ini. Bahkan saat di DPR yang membahas mengenai anggaran yang belum dipertanggungjawabkan, pihaknya sendirilah yang melaporkan ke Badan Anggaran kalau ada yang belum dipertanggungjawabkan. Jadi, menurutnya, tak ada masalah selama ini.
Ditambahkannya, sejak Senin kemarin, semuanya telah tuntas. Saat ini statusnya masih sementara proses pencairan anggaran.
“Sudah tuntas semua. Sudah diproses di kantor Gubernur. Soal pencairan itu juga masih diproses. Anggaran Porda kan satu paket sama anggaran KONI,” kata Ad’dien
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Sulsel Andi Arwien Azis, menegaskan bahwa tidak ada persoalan dalam pengelolaan dana hibah sebesar Rp1,5 miliar yang diberikan ke KONI.
Dia meluruskan, yang terjadi adalah uang senilai Rp1,5 miliar tersebut ternyata belum digunakan atau dibelanjakan oleh KONI. Otomatis, belum ada yang bisa dipertanggungjawabkan.
“Saya sudah telepon KONI untuk menanyakan persoalan ini. Ternyata, memang belum ada pertanggungjawabannya karena belum dibelanjakan. Raguki dibelanjakan, karena dia harus presentasi dulu di BPK. Bukan karena tidak bisa dipertanggungjawabkan, ” ungkap Arwien.
Lelaki yang saat ini sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Palopo itu melanjutkan, anggaran sebesar Rp1,5 miliar tersebut merupakan dana hibah Pemprov Sulsel untuk pemeliharaan sarana dan prasarana di KONI.
“KONI ragu belanjakan karena jangan sampai tidak bisa masuk dalam kategori hibah. Dan ternyata bisaji. Belakangan konsul ke BPK, dan BPK katakan bisa dilanjutkan dan baru mau dilanjutkan,” tambahnya.
Kendati belum terpakai sehingga belum ada pertanggungjawaban pengelolaan dananya, namun Arwien menegaskan tidak ada kaitannya dengan bantuan Pemprov Sulsel untuk penyelenggaraan Porda.
Menurut dia, Pemprov Sulsel memang belum memberikan bantuan karena KONI memang lambat mengajukan permohonan atau proposalnya.
“Kami baru terima permohonannya Senin. Tidak mungkin bisa langsung cair. Ada prosedur yang harus dilewati. Paling lambat seminggu baru bisa cair. Jadi itu di KONI kesalahannya karena baru minta uangnya,” ungkap Arwien.
Dia berharap, informasi yang berembus jika Pemprov Sulsel menghambat pencairan bantuan untuk pelaksanaan Porda, diluruskan.
“Jangan sampai ribut lagi. Ini dianggap kita menghambat Porda padahal sebenarnya di KONI lambat memasukkan permintaan pencairannya. Apa mau diurus kalau tidak ajukan permohonan. Inilah yang sebenarnya terjadi,” pungkasnya. (rif-nug-rhm/rus)

Source link

Gravatar Image
Seorang Blogger Makassar