Berita Kota Makassar | Danny Catat Sejarah

Posted on

MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto kembali mencatatkan sejarah. Di masa pemerintahannya, 10 orang camat dinonjobkan sekaligus. Pada saat bersamaan, lima camat menyatakan mengundurkan diri. Hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya.
Ke 10 camat yang dinonjobkan, yakni Camat Bontoala Syamsul Bahri. Camat Wajo Ansaruddin. Camat Tamalanrea Kaharuddin Bakti. Camat Mamajang Fadli Wellang. Camat Panakkukang Muh Thahir Rasyid.
Camat Tamalate Hasan Sulaiman. Camat Ujung Tanah Andi Unru. Camat Rappocini Hamri Haiyya. Camat Sangkarrang Firnandar Sabara. Dan Camat Manggala Ansar Umar. Sementara mereka yang mengundurkan diri, yaitu Camat Tallo Zainal A Takko. Camat Ujung Pandang Zulkilfi Nanda. Camat Mariso Harun Rani. Camat Makassar H Rully. Dan Camat Biringkanaya Andi Syahrum Makkuradde.
Posisi seluruh camat tersebut, baik dibebastugaskan maupun yang mundur, selanjutnya diisi oleh pelaksana tugas (plt). Sekretaris di masing-masing kecamatan ditunjuk sebagai plt. Tak ada pelantikan bagi para sekcam yang menduduki jabatan plt camat.
Pergeseran oleh wali kota yang karib disapa Danny ini dilakukan, Jumat (8/6). Atau lima hari setelah ia aktif kembali usai cuti pilwali. Bertepatan pula hari terakhir masuk kantor bagi ASN menjelang libur dan cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah.
Sebelumnya di hari yang sama, Danny melantik dan mengambil sumpah empat pejabat administrator eselon III lingkup Pemkot Makassar dilantik dan diambil sumpahnya di Baruga Anging Mammiri Rumah Jabatan Wali Kota.
Mereka adalah Abd Rasyid selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar. Taslim Rasyid sebagai Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA).
Sulyadi Perdana Supomo Guntur menduduki jabatan sebagai Sekretaris Kecamatan Rappocini. Ismail Abdullah diserahi amanah selaku Kepala Bidang Penertiban Bangunan dan Ruang Dinas Penataan Ruang. Hadir Penjabat Sekretaris Kota (Sekkot) Andi Muh Yasir dan Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sekretariat Daerah Sittiara.
Danny mengatakan, pelantikan ini menjadi komitmenya dalam memperbaikan tatanan pemerintahan yang dinilainya tidak berjalan maksimal semenjak cuti. Dia pun berjanji akan mengevaluasi pejabat di semua lini pemkot.
“Makassar hari ini punya tempat yang baik dalam skala nasional maupun internasional. Hari ini, di sisa satu tahun masa kepemimpinan, saya tidak akan membiarkan satu menit pun tidak ada kebaikan-kebaikan yang kita sempurnakan di Pemkot Makassar,” ujarnya.
Lanjut Danny, tradisi inovasi dan prestasi yang dimiliki Makassar harus dipertahankan. Kota membutuhkan super tim yang didukung oleh kekompakan dan penguasaan tugas.
“Hari ini saya mulai menyempurnakan organisasi agar bekerja lebih baik,” tandasnya.
Pengefektifan kembali organisasi dilakukan Danny agar roda pemerintahan berjalan baik. Ia mencontohkan posisi Kepala Dinas Pendidikan serta Dinas Sosial yang sebelumnya dirangkap Mukhtar Tahir, kini tidak lagi dijabat oleh orang yang sama.
Mukhtar Tahir fokus pada tugasnya di Dinas Sosial yang butuh perhatian lebih dengan memfokuskan fungsinya mengatasi persoalan sosial di masyarakat yang semakin kompleks. Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Hasbi ditunjuk sebagai pelaksana tugas (plt) Kadisdik.
Rencananya, usai lebaran Idul Fitri mendatang, Danny kembali akan mengevaluasi jajarannya. Khususnya pimpinan OPD yang dinilai lamban dalam pelayanan publik.
“Saya ingin membuat tim yang tidak cengeng. Selalu ingin bersatu. Bukan penikmat jabatan. Pekerja keras. Pelaku keikhlasan. Peduli pada masyarakat. Punya desikasi dan integritas,” tegas Danny.
Terkait lima camat yang mengundurkan diri dan 10 dinonaktifkan, diakui Danny, hal itu dilakukan agar mereka bisa menyelesaikan masalah yang ada. Kendati demikian, menurut wali kota, tidak tertutup kemungkinan kelak mereka kembali bisa menjadi camat.
“Kenapa saya plt-kan? Artinya, saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk lebih memperbaiki diri. Insyaallah bulan Juli kita akan tentukan apakah saya definitifkan (plt camat), ataukah camatnya kembali lagi menjabat,” jelas Danny
“Termasuk eselon II kita evaluasi. Saya akan mutasi. Saya pastikan itu. Termasuk OPD yang tidak optimal, saya akan berhentikan,” lanjutnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekkot Makassar A Muh Yasir, mengatakan bahwa alasan penonaktifan 10 camat lantaran melakukan tindakan indisipliner yang melanggar pasal 7 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Pelanggaran beratnya karena tidak menanaati aturan kedinasan berlaku tidak netral dalam pilkada, dan jadi terperiksa kasus penatakelolaan keuangan kecamatan. Juga melakukan pencemaran nama baik kepala daerah.
“Memberhentikan (mengundurkan diri) dari jabatan lima camat karena mengajukan diri,” kata Yasir, kemarin.

Hak Interpelasi Dewan

Terjadi pro dan kontra di kalangan anggota DPRD Makassar menyusul langkah Danny yang menggeser para camat. Syamsuddin Kadir, legislator Partai Golkar menyebut ada pertanyaan besar terkait kebijakan wali kota kali ini.
“Kami sebenarnya tidak mempermasalahkan kebijakan wali kota yang memberhentikan camat. Tapi dengan menggeser 15 camat usai melakukan cuti, merupakan kejadian yang luar biasa. Karena itu perlu dipertanyakan,” kata Syamsuddin di gedung dewan, Jumat (8/6).
Langkah yang akan ditempuh dewan, lanjut Syamsuddin, adalah menggunakan hak interpelasi. Dewan meminta jawaban langsung dari wali kota. Hak interpelasi ini bisa direalisasikan jika ada dua fraksi yang terdiri dari tujuh anggota dewan bertanda tangan.
“Hal interpelasi ini sedang kami bicarakan dengan fraksi lain. Apa yang dilakukan oleh wali kota ini sangat krusial. Karena baru saja aktif kembali jadi wali kota, langsung melakukan mutasi. Suasana seperti ini sudah tidak kondusif lagi,” terangnya.
Syamsuddin menyebut, perombakan struktur camat ibarat gejala tsunami sepanjang pemerintahan Danni di Pemkot Makassar. Padahal, masa jabatannya tersisa kurang dari setahun lagi.
Pernyataan berbeda disampaikan Ketua Komisi A DPRD Makassar. Menurutnya, mutasi camat ini tidak perlu terlalu dibesar-besarkan. Apalagi mereka yang ditunjuk sebagai plt camat adalah para sekcam yang mengerti kerja-kerja di kecamatannya masing-masing.
“Kalau saya tidak apa-apa, karena plt yang diangkat adalah sekcamnya sendiri. Biasaji itu terjadi di pemerintahan. Apalagi sekcam ini orang yang mengertiji tata laksana di kecamatan,” ujarnya.
Karenanya, legislator Fraksi Demokrat ini menyatakan tidak perlu sampai menggunakan hak interplasi. Sebab, apa yang dilakukan oleh Danny bukanlah mutasi belaka. Melainkan penyegaran di dalam pemerintahannya.
“Saya bilang ini bukanji bukanji mutasi namanya. Tapi semacam penyegaran untuk perbaikan pelayanan publik,” tandasnya. (arf-ita/rus)

Source link

Gravatar Image
Seorang Blogger Makassar