Berita Kota Makassar | Dewan Terbelah Sikapi Tim Transisi Prof Andalan

Posted on

MAKASSAR, BKM — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan terbelah dalam menyikapi keberadaan tim transisi yang dibentuk pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (NA-ASS). Apalagi tim Prof Andalan tersebut hadir menjelang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018 .
Ada legislator yang menyindir. Namun, ada pula yang tidak mempermasalahkan. Sebagian lainnya memberikan dukungan.
Dukungan datang dari Wakil Ketua DPRD Sulsel Ashabul Kahfi. Menurut legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini, tidak ada yang perlu dipersoalkan dari kehadiran tim transisi. Sebab mungkin saja maksud atau yang ada di pikiran gubernur terpilih adalah sekadar untuk memberikan masukan.
“Mungkin yang ada di pikiran gubernur dan wakil gubernur terpilih akan memberikan masukan atau pandangan, sehingga dibutuhkan penyerasian yang sekarang mulai dikomunikasikan,” ujar Kahfi di gedung dewan, kemarin.
Olehnya itu, Kahfi dan PAN tidak sependapat bila tim transisi disebut ilegal lantaran tak punya payung hukum. “Kalau saya tergantung kebutuhannya. Saya tak ada masalah, sebab tim transisi tidak pada posisi datang untuk mengatur APBD pokok,” tandasnya.
Sekadar diketahui, PAN menjadi salah satu partai yang mengusung pasangan NA-ASS di pilgub lalu.
Sementara itu, legislator Partai Golkar Sulsel HA Kadir Halid menilai, kehadiran tim transisi jelang pembahasan APBD Perubahan bergantung pada seperti apa keterlibatannya. Kadir Halid yang juga adik kandung mantan calon gubernur Nurdin Halid ini, berharap jika ada masukan dari gubernur dan wakil gubernur terpilih sebaiknya diserahkan saja ke dewan atau ke TPAD.
“Kalau sekiranya ada yang ingin diajukan, yah silakan sampaikan ke dewan. Sebab memang istilah tim transisi itu tidak dikenal,” jelas Kadir Halid, yang sangat berharap jika semua bisa dikomunikasikan dengan baik tanpa harus melanggar rambu-rambu yang ada.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni’matullah Erbe, menilai jika tim transisi yang dibentuk gubernur dan wakil gubernur terpilih ilegal. Alasannya, tim tersebut tidak memiliki payung hukum.
“Apa dasar hukumnya tim yang dibentuk ini. Saya tidak sepakat,” cetus Ni’matullah Erbe usai menghadiri rapat konsultasi bersama gubernur dan anggota DPRD Sulsel terkait penyusunan rancangan APBD Tahun 2018 dalam hubungannya dengan masa transisi gubernur Sulsel Periode 2018-2023, Selasa (24/7).
Menurut pria yang karib disapa Ulla ini, sebaiknya yang disiapkan adalah tim ahli. Bukan tim transisi. Karena tim ini bisa saja menjadi bagian dari gubernur terpilih pada saat dilantik pada 17 September mendatang.
“Termasuk program 100 hari tidak dikenal dalam pemerintahan,” jelas Ulla.
Legislator Partai Demokrat Sulsel ini berharap bila pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih bisa turun langsung  membahas penyusunan anggaran tahun 2019. Bukan tim transisi yang dilibatkan. Karena penyusunan RPJMD mau disinkronkan dengan RPJMD gubernur Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang.
Pada Pilgub Sulsel lalu, Partai Demokrat mendukung pasangan Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar.
Penjabat Gubernur Sulsel Sumarsono berharap agar tim transisi dapat bersinergi dengan dewan dan eksekutif, sehingga pembahasan KUA-PPAS dan persiapan penyusunan RPJMD dapat berjalan dengan baik. (rif)

Baca Juga :  Cak Ali paparkan literasi ekonomi di UNM

Source link

Gravatar Image
Seorang Blogger Makassar