Berita Kota Makassar | Dijerat Pasal Berlapis, Terancam 20 Tahun Penjara

Posted on

MAKASSAR, BKM — Erwin Syafruddin Haiyya, mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar menjalani sidang perdana, Selasa (26/6). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjeratnya dengan pasal berlapis, yang ancamannya 20 tahun penjara.
Ia terseret dalam dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan uang makan minum (mamin) di lingkup BPKAD Pemkot Makassar tahun 2017. Akibat perbuatannya, negara dirugikan Rp313 juta.
Jalannya sidang di Pengadilan Tipikor Makassar dipimpin majelis hakim yang diketuai Yamto Susena. Ia didampini dua anggota majelis, masing-masing Yuli Effendy serta Abdul Razak.
Tim JPU Andi Wawo, Rachmat dan Abdullah yang membacakan dakwaan, menyatakan bahwa terdakwa bersalah melanggar pasal berlapis.
“Terdakwa telah bersalah melanggar Undang-undang Tindak pidana Korupsi, serta Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Barang dan Jasa,” tegas Andi Wawo.
Menurut Andi Wawo dalam dakwaannya, terdakwa selaku kepala BPKAD Pemkot Makassar telah melakukan order fiktif demi keuntungan pribadi, orang lain atau orang lain secara melawan hukum. Terdakwa didakwa melanggar pasal 2 dakwaan primer, pasal 3 junto pasal 18 dakwaan subsider UU Tipikor.
Selain itu, terdakwa juga melanggar pasal 1 hingga pasal 12 Peraturan Presiden nomor 54 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara.
Terdakwa disebutkan telah dengan sengaja mengantongi atau menggunakan, mengelola langsung uang pengadaan mamin Pemkot Makassar sebesar 95 persen. Sedangkan anggaran sebesar 5 persennya lagi diberikan kepada pemilik perusahaan pemenang lelang, yakni CV Wyata Praja.
”Ada 15 item kegiatan anggaran pengadaan, yang dikelola oleh terdakwa sendiri,” bebernya.
Ke 15 item pengadaan tersebut, yakni belanja makanan dan minuman. Antara lain untuk kegiatan rapat pembentukan tim survei penghapusan barang sebesar Rp12 juta.
Untuk panitia penghapusan barang sebesar Rp21 juta. Mamin harian pegawai pada kegiatan asisten RKBMD pemeliharaan barang sebesar Rp14 juta.
Belanja pengadaan kegiatan penyelesaian Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan APBD sebesar Rp46 juta. Sehingga total keseluruhan anggaran yang telah digunakan oleh terdakwa sebesar Rp313 juta.
Usai mendengarkan dakwaan JPU, terdakwa melalui penasihat hukumnya Bakhtiar menyatakan akan mengajukan nota keberatan (eksepsi) pada sidang pekan depan. (mat/rus)

Source link

Gravatar Image
Seorang Blogger Makassar