Berita Kota Makassar | Disdik Kaji Tambah Rombel SMA/SMK

Posted on

MAKASSAR, BKM — Dinas Pendidikan Sulsel tengah mengkaji penambahan rombongan belajar (rombel) alias kelas baru. Kebijakan itu diperuntukkan bagi SMA/SMK negeri.
Hanya saja, untuk penambahan itu tidak berlaku di Kota Makassar. Sebab semua siswa yang hendak masuk telah terakomodir.
”Di Makassar tidak ada penambahan rombel lagi,” ujar Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel Setiawan Aswad, Selasa (24/7).
Menurutnya, saat ini ada rencana untuk membuka rombel baru di kabupaten dengan beberapa alasan. Misalnya di Kabupaten Bone. Indikasinya, karena di sana ada dua kecamatan yang tidak memiliki SMA swasta. Yang ada hanya SMA negeri. Sehingga saat PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), ada siswa yang tidak terakomodir.
Dengan pertimbangan daripada mereka tidak sekolah, atau harus keluar dari kecamatan untuk menuntut ilmu, lebih baik jika dibuka rombel baru di sana.
“Namun kebijakan itupun masih akan dikaji. Termasuk ada beberapa kabupaten yang akan dibuka rombel jika memang dibutuhkan, ” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Makassar Ahmad Hidayat mengatakan, di Kota Makassar tidak ada lagi menambahan rombel. Bahkan Disdik melakukan pengawasan di sekolah-sekolah untuk mencegah serta meminimalisir terjadinya penambahan rombongan belajar di sekolah tidak resmi. Sebab semua sekolah telah dibatasi kuota penerimaan siswa baru.
“Sampai sekarang belum kami temukan sekolah-sekolah yang seenaknya menambah siswa atau rombel tanpa izin dari Disdik Makassar. Inilah yang terus kami awasi,” kata Hidayat, kemarin.
Hidayat menambahkan, semua sekolah, baik SD maupun SMP di Makassar telah diberikan kuota. Adapun sekolah yang nantinya masih memiliki kelebihan ruang kelas, atau ingin melakukan penambahan rombel diwajibkan untuk mengajukan permohonan penambahan rombel di Disdik Makassar.
Tentu permohonan yang masuk harus melalui verifikasi dan validasi dari panitia PPDB Kota Makassar 2018 bersama pengawas sekolah.
“Tidak bebas sekolah menambah rombel dan siswa. Kalau mau menambah, harus izin ke Disdik Makassar dan harus menyediakan ruang kelas juga. Kuota SD dibatasi dengan daya tampung dan rombongan belajar minimal 20 peserta didik dan maksimal 31 peserta didik. Jumlah rombel di SD maksimal empat. Untuk SMP minimal 20 peserta didik, maksimal 36 peserta didik dengan 11 rombel,” jelasnya.
Penegasan untuk tidak menambah rombel juga datang dari Ketua Komisi D DPRD Makassar, Sampara Sarip. Sampara mengatakan bahwa sekolah tidak boleh lagi menambah rombel siswa baru yang sudah memenuhi kouta. Sebab telah melanggar aturan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 yang mengatur jumlah rombongan belajar. Di mana di dalamnya tidak dianjurkan untuk mengisi sekolah yang sudah full.
“Permendikbud 17 tahun 2017 mengatur semua itu. Saya sudah komunikasi dengan Disdik. Katanya tidak ada itu sekolah yang menambah rombel. Kalau ada sekolah, mungkin kita instruksikan Disdik atau lembaga untuk menyelidiki sekolah itu,” tegasnya.
Hanya saja, Sampara menambahkan, kemungkinan sekolah yang menambah rombel itu adalah sekolah yang masih belum memenuhi kuota PPDB. Sehingga ia meminta agar sekolah tersebut menambah rombel sesuai kouta yang dibuka.
“Itu mungkin untuk sekolah yang masih kosong, seperti SMP 40 Makassar, SMP 26 Makassar. Nah, sekolah-sekolah seperti itu masih kosong, jadi perlu diisi. Itu hanya mengisi yang belum terpenuhi, karena peminatnya kurang. Tidak sesuai dengan jumlah yang tersedia. Masih banyak tidak mendaftar di sana, akhirnya masih banyak rombel yang kosong,” ungkapnya.
Legislator Fraksi PPP Makassar ini melanjutkan, bahwa sekolah favorit yang sudah memenuhi kouta dianjurkan untuk tidak membuka atau menambah rombel lagi. “SMP 8 Makassar, SMP 30 Makassar , SMP 2 itu semua sudah penuh. Tidak bisa lagi diisi. Tidak ada lagi penambahan rombel. Yang ada hanya mengisi rombel-rombel sekolah yang belum terpenuhi koutanya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Pencegahan Ombudsman RI Wilayah Sulawesi Selatan Muslimin B Saputra, menegaskan pihaknya belum menyelidiki perihal adanya sekolah yang melakukan penambahan rombel siswa baru. Namun, ia tidak akan tinggal diam dan akan melakukan investigasi jika memang ada penambahan.
“Saya belum tahu itu. Nanti saya akan koordinasi dulu dengan Pak Subhan (Kepala Perwakilan Ombudsman Sulsel). Siapa tahu beliau sudah dapat informasi itu. Karena kalau di juknis, siswa yang tidak lolos itu hanya didata sekolah yang tidak mendaftar ulang,” tandasnya.

Tambah RKB

Anggota DPRD Sulsel Darmawangsyah Muin meminta agar pemprov menambah ruang kelas baru (RKB). Paling tidak tahun ini hal tersebut bisa direalisasikan.
Menurutnya, dengan sistem PPDB yang diterapkan Disdik Sulsel saat ini banyak anak-anak wajib sekolah yang ada di kecamatan tertentu tidak diakomodir, lantaran ada siswa dari daerah lainnya yang lulus.
“Contohnya, tidak sedikit alumni SMP di Kecamatan Bajeng dan Bajeng Barat tak diakomodir, karena banyak alumni SMP dari Kecamatan Pallangga yang diakomodir,” ujarnya, kemarin.
Darmawangsyah menyebut ada sembilan SMP di Kecamatan Pallangga, sementara SMA hanya ada dua. “Pastimi tidak terakomodir. Namun harus ada pilihan dan peningkatan daya tampung,” tandasnya usai mengikuti rapat Banggar di lantai II gedung tower DPRD Sulsel.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel ini mengungkap, dari hasil pantauannya pada sejumlah SMA di Kabupaten Gowa yang menjadi daerah pemilihannya, terdapat ratusan calon siswa yang tidak bisa diterima. Akibatnya, mereka lebih memilih putus sekolah ketimbang masuk sekolah swasta.
“Saya pastikan banyak alumni SMP yang akhirnya putus sekolah. Ini akibat tidak tersedianya ruang kelas yang cukup bagi alumni SMP,” ujar legislator Partai Gerindra Sulsel ini.
Ketua Komisi E DPRD Sulsel HA Kadir Halid yang komisinya menjadi mintra Dinas Pendidikan, menegaskan pihaknya juga mengusulkan adanya anggaran untuk penambahan sekolah baru dan ruang kelas baru. “Kita sudah usulkan agar ada sekolah baru dan ruang kelas baru,” ujarnya, kemarin.
Terkait alumni SMP yang terancam putus sekolah, Kadir Halid yang juga legislator Partai Golkar ini tidak sependapat. Alasannya bahwa ada peraturan daerah (Perda) yang mewajibkan anak wajib belajar 12 tahun.
“Tak boleh putus sekolah. Silakan mendaftar di sekolah swasta atau yang lainnya. Jika siswa tersebut tergolong miskin, akan mendapat beasiswa dari pemerintah. Itu yang benar,”ujar Kadir Halid. (ita-rhm-rif/rus)

Source link

Gravatar Image
Seorang Blogger Makassar