Berita Kota Makassar | Dosen UIT Adukan Ketua Yayasan ke Disnaker dan Polda

Posted on

MAKASSAR, BKM — Persoalan pengupahan mencuat di Yayasan Universitas Indonesia Timur (UIT). Dosen bernama Zulkifli mengadukan H Haruna, Ketua Yayasan UIT ke Dinas Ketenagakerjaan Sulsel.
Ada empat poin aduan pelanggaran yang diduga terjadi dan dilaporkan ke Disnaker. Yakni gaji dosen tetap yang digaji di bawah standar UMK (Upah Minimum Kota) Makassar, BPJS yang tidak pernah terbayarkan, THR yang tidak sesuai dan seringnya keterlambatan gaji hingga berbulan-bulan.
“Saya melaporkan itu bukan atas nama pribadi, tapi nama serikat dosen UIT yang menuntut upahnya. Kita juga sudah pernah demo di Disnaker, karena yang menuntut itu ada 74 anggota. Bayangkan saja, saya melapornya dari tahun 2016. Andaikan mungkin dipercepat, ini kasus sudah selesai,” ungkap Zulkifli yang ditemui di kampus UIT, akhir pekan lalu.
Menurutnya, laporannya yang masuk di Disnaker Sulselsudah dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk ditindaklanjuti dan dibuatkan berita acara. Meskipun ia mengaku pernah melakukan beberapa kali musyawarah dengan pihak yayasan, namun upaya itu tidak membuahkan hasil.
“Kalau permasalahan dosen tidak terima gaji, sudah ada beberapa yang telah menerimanya. Tapi ada juga yang belum terima sampai sekarang. Kemudian masalah gaji tetap, memang ada. Tetapi selalu terlambat begitu. Biasanya 2 sampai 3 bulan terlambat dan tidak ada penyampaian. Nanti kita sendiri yang konfirmasi sendiri. Alasannya, mahasiswa kurang,” beber Zulkifli.
Karenanya, ia berharap dengan adanya pelaporan ke Disnaker, pihak yayasan lebih memperhatikan hak-hak dosen. Apalagi, selama ini dosen UIT setiap bulannya hanya diberi upah Rp1,5 juta. Yang lebih parah, tiga tahun belakangan dosen yang mengajar hanya diberi upah yang sangat jauh di bawah standar.
“Dalam beberapa bulan terakhir, saya buat serikat baru dibayarkan gajinya. Tapi itu gajinya tetap di bawah standar minimum. Baru tiga tahun ini gajinya segitu (Rp1,5 juta/bulan). Dulu, tiga tahun sebelumnya lebih parah. Hanya Rp400 ribu sampai Rp800 ribu per bulan. Belum lagi BPJS kita bayar sendiri. Pihak yayasan berdalih pembayaran upah itu berdasarkan laporan rektor,” terangnya.
Dari penjelasan yang diperoleh Zulkifli, pihak yayasan menegaskan bahwa pihaknya tidak tunduk pada Undang-undang Ketenagakerjaan. Melainkan aturan Kemenristek Dikti.
“Mereka mengaku hanya tunduk aturan kementerian, tidak tunduk undang-undang ketenagakerjaan. Sementara dalam aturan kementerian jelas soal pengupahan dosen yang diatur Undang-undang Dosen dan Guru. Pengupahan di atas minimun, namanya pekerja,” jelasnya.
Zulkifli mengakui bahwa apa yang dilakukannya saat ini membuat banyak teman-temannya terpecah. ”Ada yang mengatakan saya ingin menghancurkan institusi sendiri. Tapi tidak seperti itu. Bahkan mantan rektor tiga tahun lalu juga mengatakan seperti itu, namun pihak yayasan berpendapat lain,” tandasnya.
Selain di Disnaker Sulsel, laporan juga sudah dilayangkan Zulkifli ke kepolisian. Dalam kasus ini, ia melaporkan ketua yayasan dengan dugaan menggelapkan dana aset-aset yayasan. Termasuk masalah BPJS kesehatan dan keternagakerjaan.
“Laporan saya juga di polda. Kenapa saya curigai, karena dana masuk dari mahasiswa itu miliaran. Saya tahu itu. Tapi kenapa gaji dosen seperti itu. Bahkan sering terlambat dibayar,” cetusnya.
Dikonfirmasi terpisah, Humas UIT Makassar Zulkarnaen menegaskan, bahwa tidak benar jika upah dosen tidak dibayarkan hingga berbulan-bulan. Hal tersebut juga sudah disampaikannya ke pelapor serta Disnaker.
“Saya tahuji itu orangnya. Dia selalu mengatasnamakan dosen-dosen. Haknya, seperti gaji sudah dibayarkan delapan bulan. Kemudian meminta diangkat menempati posisi, kita penuhi. Apa lagi? Ada buktikah itu dia pegang bahwa pihak yayasan menggelapkan aset? Kalau dia tidak tunjukkan 2x 24 jam, maka ini akan berimplikasi hukum. Bisa dituntut di hadapan hukum,” tegas Zulkarnaen, kemarin.
Ditambahkan bahwa dirinya tidak yakin ada 70-an lebih dosen yang melaporkan pihak yayasan. “Ini masih dalam wilayah intenal kami. Disnaker tidak punya kewenangan mencampuri urusan universitas. Kalau dia mengurusi ini, itu salah kaprah. Itu masalah upah karyawan di KIMA yang diurus. Universitas itu jelas. Undang-undang Pendidikan tidak ada urusannya dengan Disnaker,” cetusnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulsel Agustinus Appang, membenarkan adanya laporan yang masuk terkait komplain pegawai UIT. Saat ini, kata Agus, pihaknya sementara memproses laporan tersebut.
“Kami upayakan ada mediasi untuk menyelesaikan persoalan itu,” kata Agustinus, akhir pekan lalu.
Menurut dia, laporan yang masuk terkait tidak terpenuhinya hak-hak karyawan di sana, khususnya persoalan gaji.
“Fungsi Dinas Tenaga Kerja adalah memediasi berbagai persoalan ketenagakerjaan. Kalau ada yang bersoal tentu kita bantu untuk menyelesaikan,” jelasnya. (ita-rhm/rus)

Baca Juga :  Korem 142/Tatag Peringati Nuzulul Qur’an

Source link

Gravatar Image
Seorang Blogger Makassar