Berita Kota Makassar | Dugaan Kongkalikong di Stadion Barombong

Posted on

MAKASSAR, BKM — Aroma dugaan kongkalikong terendus dari proyek lanjutan pembangunan Stadion Barombong. Pemenang tender adalah PT Usaha Subur Sejahtera (USS), perusahaan yang sebelumnya mengerjakan proyek ini.
Padahal, PT USS yang mengerjakan proyek pembangunan tribun selatan, dinilai telah lalai hingga mengakibatkan ambruknya segmen beton tribun penonton. Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi meminta agar pihak kejaksaan segera melakukan pengusutan.
”Ini menimbulkan tanda tanya besar, kenapa perusahaan tersebut terpilih sebagai pemenang tender untuk pembangunan atap tribun penonton stadion,” ujar Direktur ACC Sulawesi Abdul Muthalib, Selasa (25/5).
Padahal, menurut Muthalib, dalam konteks lelang barang, dikenal istilah sanksi. Ini jelas diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
Pada pasal 118-124, diantaranya menegaskan soal sanksi bisa dikenakan kepada perusahaan atau rekanan yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai rencana.
“Nah, PT USS ini jelas pernah lalai dan mengakibatkan rubuhnya tribun penonton stadion Barombong,” tandasnya.
Seharusnya, kata Muthalib, kelalaian tersebut menjadi catatan KPA untuk dijadikan pertimbangan, dengan tidak meloloskan PT USS dalam proses lelang.
“Karenanya, saya mendesak TP4D selaku lembaga pengawas untuk tidak mentolelir kasus ini. Harus diusut dugaan adanya persekongkolan yang terjadi dan lanjutkan ke proses hukum. Ini contoh praktik lelang yang mengabaikan prinsip kehati-hatian,” jelasnya.
Muthalib menegaskan, seharusnya hal ini menjadi perhatian serius. “Kenapa kok bisa diloloskan lagi. Ada apa PPK mendaftarkan serta memenangkan rekanan tersebut tanpa pertimbangan,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulsel Salahuddin, mengatakan lelang proyek tersebut telah sesuai dengan Perpres dan tidak ada masalah. TP4D telah melakukan pengawalan terhadap proyek di Stadion Barombong.
“TP4D kan cuma memberi pendapat hukum. Kita tidak ingin terlalu mencampuri urusan teknis. Termasuk urusan lelangnya,” ujar Salahuddin yang dikonfirmasi, Rabu (23/5).
Terkait adanya dugaan kongkalikong dalam lelang proyek tersebut seperti disampaikan ACC, Salahuddin meminta agar menunjukkan bukti-buktinya dan meminta untuk segera melaporkannya ke kejaksaan.
“Silahkan laporkan kalau ada buktinya. Pasti akan kita tindaklanjuti secara hukum,” janjinya.
Salahuddin mengungkap bahwa peran TP4D kejaksaan dalam proyek tersebut hanya sebatas memberikan pendampingan dan pendapat hukum. Itupun bila diminta oleh pihak instansi terkait. Namun jika tidak diminta, maka TP4D tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi setiap kegiatan proyek.

Lewat Mekanisme LPSE

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulsel Sri Endang Sukarsih, menjelaskan proses tender yang dilakukan pada kelanjutan pembangunan Stadion Barombong telah berjalan sesuai mekanismenya.
“Bukan saya yang atur tender. Semuanya lewat mekanisme LPSE. Bukan ranahku,” ungkap Sri Endang yang dihubungi, kemarin.
Dia melihat, proses tender yang dilakukan sejauh ini berjalan secara terbuka dan transparan. Sehingga tidak bisa diintervensi.
Jika PT USS memenangkan tender untuk kelanjutan pembangunan Stadion Barombong, menurut Sri Endang, tidak ada hubungannya dengan peristiwa yang terjadi akhir tahun lalu. Perusahaan tersebut memenangkan tender karena dipandang memenuhi syarat untuk mengerjakan proyek.
Mantan Kepala Biro Napza Pemprov Sulsel itu menambahkan, sejauh ini, PT USS juga tidak masuk dalam daftar perusahaan yang diblacklist. Alasannya, walaupun ada peristiwa gagal cor pada tribun yang sementara dibangun PT USS tahun lalu, namun yang bersangkutan tetap bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakannya.
Selain itu, PT USS juga tidak lari. Bahkan ketika terjadi keterlambatan pekerjaan, kontraktor itu membayar denda keterlambatannya.
“Jadi apanya yang mau diblaclist? Pekerjaan rampung semua. Saat terjadi masalah, juga diperbaiki,” jelas Sri Endang.
Dia berharap, janganlah dikait-kaitkan antara insiden yang terjadi tahun lalu dengan proses tender yang dilakukan saat ini.
“Alasan yang terjadi, insiden kemarin tidak bisa dijadikan dasar. Yang terjadi tahun lalu itu insiden, kecelakaan, musibah. Dan pihak kontraktor sudah bertanggung jawab. Kenapa mesti dikait-kaitkan dengan yang lalu. Tidak ada hubungannya,” pungkasnya.
Muchlis Mallajareng selaku Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang juga PPK Stadion Barombong menjelaskan, sesuai Peraturan Presiden (Perpres), proses tender dilakukan lewat LPSE. PPK tidak terlibat langsung dalam proses tender.
Jadi, PPK selaku owner menyurat ke Biro Pembangunan bahwa ada pengadaan barang dan jasa. Biro Pembangunan yang akan menunjuk ASN berkompetensi sebagai pokja pemilihan.
“Di situ tidak satupun orang Dispora yang terlibat. Lelang kemudian dilakukan secara elektronik. Semua mekanisme ada pada Pokja ULP sampai pemenangnya diputuskan,” ungkapnya.
Setelah ada pemenang dan melewati masa sanggah, baru diserahkan ke PPK Dispora untuk dicetak SPPBJ dan kontrak yang telah terproses di Pokja ULP.
“Jadi ceritanya sudah adami pemenang baru diserahkan ke Dispora. Kami bertanya juga, di mana salahnya Dispora padahal tidak terlibat dalam proses. Begitu ceritanya. Sesuai juga Perpres 54,” pungkas Muchlis. (mat-rhm/rus)

Source link

Gravatar Image
Seorang Blogger Makassar