Berita Kota Makassar | Duh, Gaji Honorer Pemkot Dipotong Tanpa Bukti

Posted on

MAKASSAR, BKM — Nasib honorer yang bekerja di Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar betul-betul memprihatinkan. Sudah gaji terlambat dibayar, dipotong lagi.
Anggota DPRD Makassar mempersoalkan sekaligus mempertanyakan pemotongan tersebut. Sebab, banyak honorer yang mengeluh setelah kebijakan tersebut dilakukan. Apalagi tidak ada bukti di atas kertas terkait pemotongan itu.
Legislator Fraksi PPP Fasruddin Rusli membeber, bahwa gaji honorer yang seharusnya diterima tiap bulan sebesar Rp1 juta. Namun, kenyataannya yang mereka terima hanya Rp850 ribu. Sebanyak Rp150 ribu dipotong dengan alasan untuk jaminan hari tua (JHT) serta jaminan kesehatan.
”Kita sudah rekomendasikan dalam LKPj (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) wali kota agar tidak ada pemotongan seperti itu. Karena banyak sekali honorer yang mempertanyakan pemotongan gaji mereka tanpa ada bentuk pertanggungjawabannya,” terang Fasruddin di gedung dewan, Selasa (22/5).
Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) LKPj Wali Kota Makassar tahun 2017 ini menambahkan, potongan Rp150 ribu untuk JHT honorer itu direkomendasikan untuk dikembalikan dan dibayarkan sesuai kesepakatan semula tanpa potongan.
“Kami usulkan pembayaran gaji honorer sesuai kesepakatan semula, yaitu Rp1 juta tanpa syarat dan potongan apapun. Termasuk insentif bagi ketua RT/RW juga harus dibayarkan penuh tanpa syarat apapun,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar Wahab Tahir, mengatakan bahwa seharusnya pemotongan itu disampaikan ke honorer dan tenaga kontrak. Sebab nantinya pegawai kontrak dapat mengambilnya jika sudah sesuai mekanisme pembayaran JHT tersebut. Termasuk jika mereka sudah tidak lagi bekerja di Pemkot Makassar.
“Iya, saat ini yang diterima honorer sisa Rp850 ribu. Itu sudah diberitahukan ke mereka. Pemotongan tersebut tentu ada alasan dan pertimbangan. Sementara untuk teknis pembayaran tunjangan hari tua itu, ada sama pihak eksekutif. Kita di DPRD hanya memberikan rekomendasi untuk mengeksekusinya. Dalam hal ini eksekutif harus memberikan penjelasan kepada seluruh tenaga kontrak agar tidak menimbulkan tanda tanya,” kata Wahab.
Beberapa pegawai honorer yang ditemui, mengeluh dan gelisah dengan pemotongan tersebut. Sebab tidak ada kuitansi atau tanda bukti yang mereka pegang jika di kemudian hari nanti mereka hendak mendapatkan haknya.
“Kalau memang gajita dipotong Rp150 ribu per bulan, kenapa tidak ada semacam bukti atau kuitansi yang dikasih ke kita. Siapa tahu ke depan kita ada apa-apa atau maumi berhenti, bagaimana diambil. Karena tidak ada kita pegang ini,” cetus salah satu honorer di lingkup DPRD Makassar.
Terkait permasalahan ini, BKM menghubungi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Makassar Abdul Rasyid. Hanya saja, Rasyid memilik untuk tidak memberikan komentar terkait pemotongan gaji honorer tersebut.
Dihubungi melalui telepon selularnya, ia berdalih bahwa dirinya tidak dapat memberikan tanggapan terkait komentar dari anggota dewan. ”Janganmi saya komentari itu,” kelitnya. (ita-arf/rus)

Baca Juga :  Berita Kota Makassar | Survei SSI, Prof Andalan Unggul 33,78 Persen

Source link

Gravatar Image
Seorang Blogger Makassar