Berita Kota Makassar | Empat Terdakwa Korupsi APBD Sulbar Keluar Sel

Posted on

MAKASSAR, BKM — Empat terdakwa korupsi APBD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kini kembali menghirup udara segar. Majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mamuju mengambulkan penangguhan penahanan terhadap mereka.
Keempat terdakwa merupakan mantan pimpinan DPRD Sulbar. Mereka adalah mantan Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara, serta Hamzah Hapati Hasan, Munandar Wijaya dan Harun, masing-masing sebagai mantan wakil ketua DPRD Sulbar.
Ketua Celebes Law and Transparancy (CLAT) Irvan Sabang, sangat menyayangkan langkah tersebut. ”Kok bisa hakim menangguhkan penahanan sekaligus empat tahanan yang masih berstatus terdakwa,” cetus Irvan Sabang, Senin (11/6).
Menurut dia, hakim boleh saja mengabulkan permohonan penangguhan, selama alasannya rasional dan tidak melanggar aturan atau regulasi dari Undang-undang Tipikor.
Namun, ketika hakim mengabulkan penangguhan untuk empat orang sekaligus, Irvan menilai hal itu baru terjadi. Apalagi alasannya karena libur lebaran.
“Harusnya ini tidak boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum. Apalagi hal tersebut dilakukan oleh majelis hakimnya. Sebab ini sangat menciderai proses peradilan yang kini tengah bergulir di persidangan,” tandasnya.
Irvan menuturkan, penangguhan yang boleh dikabulkan oleh hakim ketika terdakwa dalam keadaan tidak sehat jasmani (sakit) dengan alasan untuk berobat.
”Kalau alasannya hanya karena libur lebaran, maka semua terdakwa Tipikor juga berhak mengajukan permohonan penangguhan yang sama. Ini akan menjadi problem untuk penegakan supremasi hukum ke depan,” tegasnya.
Menyusul fakta ini, Irvan mendesak Komisi Yudisial (KY) serta KPK untuk turun tangan melakukan pengusutan. Sebab kuat dugaan ada indikasi kongkalikong di dalamnya.
Dihubungi terpisah, Kepala Seksi Bidang Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju Cahyadi Sabri, membenarkan penangguhan keempat terdakwa korupsi APBD Sulbar.
”Majelis hakim yang mengeluarkan penangguhannya. Kami (kejaksaan) hanya melaksanakan penetapan hakim,” jelas Cahyadi.
Ditanya tentang alasan hakim membebaskan keempat terdakwa, Cahyadi mengaku tidak tahu menahu. Sebab penahanan terdakwa, menurut dia, menjadi kewenangan majelis hakim. Bukan wewenang jaksa.
Begitu pula ketika ditanya kapan keempat terdakwa sudah tak lagi menghuni sel tahanan. Cahyadi tak bisa memastikan. Ia memperkirakan penangguhan dilakukan kira-kira dua pekan lalu. (mat/rus)

Source link

Gravatar Image
Seorang Blogger Makassar