Berita Kota Makassar | FPG Ngotot, 10 Fraksi tak Sikapi Interpelasi Danny

Posted on

MAKASSAR, BKM — Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar telah dengan terang-terangan menyatakan akan mengajukan hak interpelasi. Langkah tersebut ditempuh menyusul kebijakan Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto yang membebastugaskan 15 camat dengan menunjuk para sekretaris kecamatan (sekcam) selaku pelaksana tugas (plt) camat.
Hanya saja, kengototan FPG tersebut bak bertepuh sebelah tangan. Sebab legislator dari fraksi lain belum memberi respons.
Ketua Fraksi Hanura H Yunus, mengaku belum membicarakan hal ini dengan legislatornya yang lain. Sehingga belum ada kepastian apakah hak untuk meminta penjelasan dari wali kota bisa terealisasi atau tidak.
”Jadi kita di Fraksi Hanura masih sementara mempelajari terlebih dahulu terhadap tindakan wali kota yang memecat 15 camat sekaligus. Tapi kalau ke depan hak itu diperlukan dan disepakati anggota dewan, kenapa tidak kita juga ikut,” ujar H Yunus yang dihubungi, Minggu (10/6).
Ketua DPC Hanura Makassar ini juga tidak akan tinggal diam melihat apa yang terjadi dalam sistem pemerintahan Danny Pomanto saat ini, yang secara mendadak melakukan mutasi secara serempak. Selain itu, dampak yang ditimbulkan dari kebijakan ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat Kota Makassar.
“Kita butuh ketenangan di bulan ramadan. Kenapa tiba-tiba wali kotamencopot semua camat. Padahal di saat-saat seperti ini peran camat sangat penting dan dibutuhkan. Apalagi menyambut pilwali, peran camat sangat penting. Kalau seperti ini menganggu psikis pegawai kecamatan. Janganlah bersikap begitu. Pelan-pelanlah dulu,” imbuhnya.
Jika pimpinan Pemkot Makassar tidak menjelaskan ke masyarakat mengenai mutasi ini, lanjut H Yunus, Fraksi Hanura akan kompak bergabung dengan FPG untuk meminta hak interpelasi tersebut.
“Kami akan lakukan rapat internal dulu untuk mengambil langkah hak interpelasi, supaya satu bahasa. Tapi pada akhirnya akan kompak satu suara nantinya,” tegasnya.
Haslinda Wahab dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Makassar, juga belum mengetahui apakah fraksinya akan mengeluarkan hak interpelasi yang ditujukan ke wali kota. Sebab belum ada instruksi dari ketua fraksi untuk menggelar rapat internal.
“Belum tahu, dek. Belum ada keputusan untuk itu. Kita dari Fraksi PKS juga kaget dengan kebijakan wali kota. Tapi untuk mengambil langkah itu (hak interpelasi) tentu perlu ada pembicaraan dengan yang lain,” terang Haslinda Wahab.
Sebelumnya, anggota DPDR Makassar dari Golkar Syamsuddin Kadir, menegaskan fraksinya yang berjumlah delapan orang sepakat untuk mengajukan hak interplasi terhadap wali kota Makassar atas pembebastugasan 15 camat. (ita/rus)

Baca Juga :  Bantah Jual Lahan Negara, Sekda Makassar Akan Panggil Camat Tamalate

Source link

Gravatar Image
Seorang Blogger Makassar