Berita Kota Makassar | Jika Melanggar, Soni Restui Danny Rombak Pejabat

Posted on

MAKASSAR, BKM — Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengaktifan kembali Moh Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto (DP) sebagai Wali Kota Makassar. Penyerahannya berlangsung, Senin (4/6) di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel.
Dengan diterimanya SK ini berarti berakhir pula masa jabatan Syamsu Rizal sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota. Masa cuti DP mulai 14 Februari dan berakhir 4 Juni 2018 Ia mempercepat masa cuti yang seharusnya baru akan berakhir 23 Juni mendatang.
Sebelumnya, Danny Pomanto maju kembali sebagai calon wali kota Makassar sehingga dia harus cuti untuk sementara sebagai wali kota Makassar.
Kepada DP, ada tiga pesan yang disampaikan Soni. Di antaranya pertahankan tradisi prestasi Kota Makassar. Menciptakan kondisi yang aman dan damai pada proses pilkada, dan bagaimana menjaga netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara).
Soni juga menganjurkan jika memang tidak terlalu substansial, tidak perlu melakukan perombakan pejabat di lingkup Pemkot Makassar. Kecuali untuk beberapa alasan ia merestuinya.
Di antaranya ASN atau pejabat bersangkutan mangkir dalam tugas dan tanggung jawabnya minimal selama 40 hari berturut-turut. Melakukan pelanggaran hukum, serta tidak netral dalam penyelenggaraan pilkada.
“Hak wali kota definitif bersama wakilnya berembuk jika ada penyesuaian. Namun saya selaku pembina berharap, kalau bisa sampai selesai pilkada tidak dilakukan perombakan dulu. Kecuali dengan beberapa syarat yang saya sebutkan,” ujarnya.
Khusus untuk ASN yang ditemukan tidak netral, menurut Soni, prosesnya harus dilaporkan ke panwaslu. Kalau memang terbukti melanggar, barulah pemkot beri sanksi kepegawaian terhadap yang bersangkutan.
Danny kepada wartawan menjelaskan, dirinya segera melakukan evaluasi terhadap para ASN Pemkot Makassar setelah aktif kembali sebagai wali kota.
“Dari sini (kantor gubernur), saya akan kumpulkan seluruh pejabat. Termasuk camat untuk rapat koordinasi,” tandasnya.
Dia juga akan melakukan evaluasi dalam satu hingga dua hari ke depan untuk mempertimbangkan, apakah akan melakukan mutasi atau tidak.
“Terkait pemeriksaan beberapa camat, juga akan jadi pertimbangan utama untuk diselesaikan. Semua camat yang bersoal akan saya panggil. Walaupun saya beberapa bulan non aktif, selama ini saya outsider, namun semua masih saya pantau,” terangnya.
Danny menegaskan, dirinya ingin mengakhiri masa jabatannya secara khusnul khatimah tanpa ada sandungan apapun.
Setelah dari kantor gubernur, Danny kemudian menggumpulkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemkot Makassar. Rapat internal berlangsung di ruang Sipakatau Balai Kota. Hadir kepala dinas, camat, lurah dan sebagian ketua RT dan RW.
Dikatakan, rapat yang dilaksanakan ini untuk menekankan kepada seluruh pimpinan SKPD agar dapat mempertahankan, serta meningkatkan prestasi yang telah diraih Kota Makassar selama ini. Selain itu, juga menyatukan pimpinan dengan jajarannya yang saat ini sudah banyak terpecah karena kepentingan di pilwali.
”Saya ingin memperlihatkan bahwa walaupun sebelumnya saya adalah calon di pilwali, tapi saya tidak ada konflik interes. Saya mau menjaga pilkada ini damai, jujur dan adil serta menjaga ASN netral. Karena itu saya tekankannya kepada semua, tidak boleh ada yang terlibat politik praktis,” tegas Danny.
Menurutnya, evaluasi kinerja pimpinan OPD akan dilakukan dalam waktu satu dua hari ke depan. Jika ditemukan adanya pelanggaran dan kinerja yang tidak memuaskan, maka dipastikan akan diselesaikan.
“Tidak ada toleransi lagi. Saya tidak mau ada yang mengganggu atau menghambat lajunya roda pemerintahan di masa jabatan saya satu tahun ini,” tandasnya.
Di bagian lain rapat ini, Danny sempat ‘mengadili’ para camat. Khususnya terkait dugaan setoran fee sebesar 30 persen.
”Waktu anda jadi camat, bayar tidak? Tidak kan. Saya mesti klarifikasi ini semua. Karena tidak elok kalau dalam birokrasi kita saling tunjuk menunjuk. Harus transparan. Saya orang yang mau transparan. Saya ini adalah narasumber nasional antikorupsi,” terang Danny lagi.
Untuk itu, ia sepakat jika kasus ini diusut secara tuntas supaya jelas. ”Saya tidak mau ada rumor-rumor. Tidak mau ada ganjalan-ganjalan dalam melaksanakan tugas. Tidak ada yang membebani kita terkait korupsi,” tandasnya.

Jadwal Ulang Pemeriksaan

Sejatinya, kemarin penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel memeriksa Danny sebagai saksi kasus dugaan setoran fee 30 persen. Hanya saja, ia batal hadir.
Anzhar Makkuasa selaku kuasa hukum Danny menjelaskan, ketidakhadiran kliennya memenuhi panggilan penyidik dikarenakan adanya penyerahan SK pengaktifan dirinya sebagai wali kota Makassar.
”Beliau (Danny) hari ini (kemarin) belum bisa memenuhi panggilan penyidik karena sedang mengikuti penyerahan SK pengaktifannya sebagai wali kota,” ujar Anzhar Makkuasa, Senin (4/6).
Hal itu juga telah disampaikan ke penyidik Polda Sulsel, dan diminya untuk dijadwalkan ulang.
“Pemberitahuannya kita telah sampaikan secara resmi dan tertulis ke Polda,” terangnya.
Soal pemeriksaan dirinya di Polda Sulsel, Danny mengaku memang ada panggilan. Namun dia sudah menginstruksikan kepada tim pengacaranya untuk meminta Polda mengundur jadwal pemeriksaan.
Alasannya, pascaaktif kembali sebagai wali kota Makassar, ada beberapa agenda yang mesti diselesaikan atau dikerjakan. Termasuk menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan para camat dan pejabat lingkup Pemkot Makassar.
“Saya dapat panggilan, tapi tim pengacara meminta polda periksa di hari yang lain karena berhubung sempitnya waktu. Ada beberapa yang harus saya selesaikan dulu. Salah satunya melaksanakan rapat koordinasi,” ujarnya usai menerima SK pengaktifan kembali sebagai wali kota di kantor gubernur.
Dikonfirmasi terpisah, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani, membenarkan bila pemeriksaan terhadap Danny tidak jadi dilaksanakan kemarin. “Kita akan jadwalkan ulang kembali pemeriksaannya,” kata Dicky.
Dalam penyidikan kasus ini, menurut Dicky, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi. Yakni kepala sub bagian (kasubag) keuangan dan bendahara keuangan Pemkot Makassar. Termasuk lima orang camat. Hanya saja, Dicky mengaku tidak tahu persis camat yang telah diperiksa. (rhm-arf-mat/rus)

Source link

Gravatar Image
Seorang Blogger Makassar