Berita Kota Makassar | Jutaan Retribusi Sampah Disetor Tanpa Kuitansi

Posted on

MAKASSAR, BKM — Dugaan pungutan liar (pungli) mencuat dari wilayah Kecamatan Makassar. Sejumlah tempat usaha menyetor retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan yang tidak sesuai Peraturan Wali Kota (Perwali) Makassar nomor 56 tahun 2015.
Ironisnya, mereka menyerahkan uang hingga jutaan rupiah per satu tempat usaha tanpa disertai bukti berupa kuitansi. Salah satunya penjual buah durian musiman yang terletak di Jalan Sungai Saddang, Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar.
Pemilik usaha itu mengakui, setiap hendak memulai usaha musimannya menjual durian, ia datang ke kantor camat Makassar. Tujuannya untuk menyetor retribusi kebersihan. Setorannya itu diluar dari retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan yang sudah ditentukan setiap bulannya.
“Kami ini pedagang musiman. Setiap mau mulai menjual kita lapor ke kantor Kecamatan Makassar. Saya temui yang namanya Pak Alamsyah. Menyetor uang retribusi katanya. Karena sudah ada imbauan sebelumnya, kalau mau menjual datang melapor. Jadi kita datang melapor, sekalian antarkan uang,” ungkap pemilik tempat usaha yang tidak ingin disebutkan namanya.
Diakui, praktik tersebut sudah berlangsung lama. Yang disetornya bukan dalam jumlah ratusan ribu. Melainkan jutaan rupiah.
“Setiap musim mau jual, datangka antarkan uang untuk setoran. Bukan ratusan ribu, tapi jutaan. Tanpa kuitansi. Kami ini, yang penting bisa jualan,” katanya saat ditemui langsung di tempat usahanya, Minggu (3/6).
Itu baru satu tempat usaha. Belum yang lainnya dan beroperasi di wilayah Kecamatan Makassar.
Hariandi Rukman, salah seorang koordinator/pengawas kebersihan yang melakukan penagihan retribusi yang ada di Kecamatan Makassar, mengaku dirinya yang biasa menagih langsung di beberapa tempat usaha. Meskipun itu merupakan tupoksi pihak kelurahan yang ada di Kecamatan Makassar.
”Memang saya menagih langsung retribusi kebersihan di tempat usaha. Tapi hanya 11 tempat usaha resto yang saya tagih. Untuk tempat usaha lain silakan konfirmasi kepada Sekretaris Camat Pak Alamsyah,” ujar Hariandi Rukman, kemarin.
Diapun tak menampik bila yang berkewajiban melakukan penagihan retribusi sampah/kebersihan adalah pihak kelurahan
“Sebenarnya yang menagih pihak kelurahan (kolektor). Ada petugasnya. Tapi kalau tempat usaha, saya yang menagih. Ada juga yang langsung ke sekretaris kecamatan. Kalau saya, sudah menagih saya setor ke bendahara penerimaan. Terus disetor ke Bank Sulsel. Kalau mauki lebih tahu jumlahnya, di bendahara penerimaan maki saja. Saya tidak bisa menyebutkan nilainya. Kalau jumlah saya tagih, tidak kutahumi kesitunya. Bicarakanmaki sama Pak Sekcam, karena dia yang tangani dari masih menjabat kepala seksi kebersihan,” kelitnya.
Hariandi Rukman juga membenarkan kalau dirinya juga menagih retribusi kebersihan hotel yang ada di Kecamatan Makassar
“Saya memang yang menagih untuk resto dan hotel. Memang betul kalau retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sesuai perwali tidak ada yang melebihi Rp100 ribu. Tapi kalau mauki tahu besarnya tagihanku, sama Ibu Risma saja. Dia bendahara penerima,” kuncinya.
Data yang diperoleh BKM, retribusi persampahan dan kebersihan dari tempat usaha yang ditagih, nilainya bervariasi. Antara Rp2 juta hingga Rp4 juta setiap bulannya untuk setiap tempat usaha restoran dan hotel. Sementara laporan realisasi yang masuk ke Bank Sulsel hanya mengacu dan berdasar pada perwali. Terindikasi tidak sesuai dengan jumlah penagihan serta kupon kebersihan yang dicetak.
Risma selaku bendahara penerima yang dikonfirmasi terkait fakta ini, memilih bungkam.
Sekcam Makassar Alamsyah yang dikonfirmasi terpisah, membantah dirinya menerima uang retribusi tempat usaha tidak sesuai aturan.
“Saya tidak pernah menerima uang retribusi di luar dari yang diatur perwali. Tidak ada kewenangan saya Karena penarikan retribusi dilakukan oleh kolektor kelurahan,” bantah Alamsyah. (jun/rus)

Baca Juga :  Berita Kota Makassar | Maling Motor Terciduk saat Duduk di Warung

Source link

Gravatar Image
Seorang Blogger Makassar