Berita Kota Makassar | Lahan Pemprov di CoI Berkurang 12 Ha

Posted on

MAKASSAR, BKM — Sejumlah persoalan kini mencuat di megaproyek Centrepoint of Indonesia (CoI). Usulan dibentuknya pansus (panitia khusus) hak angket untuk proyek yang berlokasi di kawasan Tanjung Merdeka, Makassar itupun mencuat.
Mayoritas fraksi di DPRD Sulsel menyoroti berbagai permasalahan yang ada di sana. Dalam rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi, Rabu (6/6), sedikitnya tujuh dari 10 fraksi mempertanyakan sejumlah ketimpangan di CoI.
Jalannya rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulsel Yusran Sofyan. Hadir Ketua DPRD Sulsel HM Roem, Sekretaris Provinsi Tautoto Tanaranggina dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Fraksi Partai Golkar yang tampil lebih awal menyampaikan pemandangan umumnya terhadap rancangan Perda Sulsel tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017, di ruang rapat paripurna lantai 3 gedung DPRD Sulsel.
Pemandangan FPG yang dibacakan Andi Tenry Sose, mengusulkan untuk dibentuknya pansus hak angket atas lahan CoI. “Mengingat adanya temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tentang lahan Centralpoint of Indonesia, maka Fraksi Partai Golkar mengusulkan dibentuk pansus hak angket untuk menelusuri lebih jauh hasil temuan tersebut,” kata Andi Tenry Sose.
Sementara itu, pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan Fadriaty AS, meminta penjelasan gubernur atas pengamanan aset pemprov di kawasan CoI. Meliputi lahan seluas 12,11 hektare yang di atasnya telah dibangun Wisma Negara dan Masjid 99 Kubah.
“Berdasarkan temuan BPK, lahan yang dijanjikan lebih dari 50 hektare. Tapi kenyataannya hanya 38 hektare, atau terjadi pengurangan luasan lahan yang cukup besar. Belum lagi lahan awal yang merupakan tanah tumbuh dan sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Provinsi Sulsel,” terang Enceng, panggilan akrab Fadriaty AS.
Fraksi PD juga mempertanyakan status jalan penghubung dari Trans Studio. Sebab menurut pengamatan fraksinya, jalan tersebut saat ini telah hilang.
“Kami berharap aset Pemprov Sulsel atas jalan tersebut tetap ada. Jangan sampai hilang,” tambahnya.
Dari Fraksi Partai Nasdem yang dibacakan Pendi Bangadatu, meminta penjelasan gubernur terkait terjadinya adendum kedua atas perjanjian kerja sama pemerintah provinsi dengan pihak swasta dengan jangka waktu yang lebih lama, dari adendum pertama tanpa pelibatan DPRD Sulsel sama sekali.
Fraksi PKS juga mempertanyakan terjadinya pengurangan lahan CoI. Juga menyoroti proyek Stadion Barombong.
“Hasil temuan BPK terkait lahan yang dijanjikan seluas 50 hektare, ternyata hanya 38 hektare. Terjadi pengurangan sekitar 12 hektare. Belum lagi dengan lahan awal yang merupakan tanah tumbuh dan sudah bersertifikat atas nama Pemprov Sulsel,” kata Sri Rahmi, legislator PKS yang membacakan pemandangan umumnya.
Selain itu, FPKS juga menyoroti pembangunan Stadion Barombong pada tahun 2017. Kala itu terjadi insiden ambruknya sebagian bangunan.
“Pekerjaan tidak mampu diselesaikan pada waktu yang telah ditetapkan. Apa betul perusahaan ini lagi yang memenangkan tender pada tahun 2018?” lanjut Sri Rahmi.
Ketua Fraksi PKS Ariady Arsal, mengatakan permasalahan di CoI sangat serius. Karena terjadi pengurangan lahan. “Ini masalah serius dan harus diselesaikan,” tandas Ariady. (rif)

Source link

Gravatar Image
Seorang Blogger Makassar