Berita Kota Makassar | Laporan Keuangan Camat Bisa Dianggap Fiktif

Posted on

MAKASSAR, BKM — Pengakuan sebagian camat di Kota Makassar menyetorkan fee 30 persen anggaran proyek kepada Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto, dinilai Pusat Anti Korupsi (Pukat) Universitas Patria Artha tidak logis. Alasannya, dalam laporan camat di BPK tidak adanya temuan dan justru mendapat WTP.
Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nomor 34.A/LHP/XX.MKS/05/2018 tanggal 25 Mei 2018 mengenai arus kasnya, dan Laporan Realisasi Anggaran/LRAnya sudah sesuai dengan yang ada dalam APBD TA 2017 Kota Makassar. Terdiri dari jumlah pendapatan Rp3,41 triliun, dengan total belanja dan transfernya sebesar Rp3,31 triliun.
Begitupun dengan laporan keuangan atau neraca per 31 Desember 2017, debet atau kreditnya hanyalah sebesar Rp26.523.128.827.782,70 dengan beberapa catatan atas laporan keuangan yang temuannya tidak materil. Sehingga opini atau pendapat yang diberikan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Adapun suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur audit didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa. Termasuk risiko selalu saja yang materil dalam laporan keuangan baik disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan.
“Jadi jika fee 30 persen tidak terbukti atau tidak dapat dibuktikan, tentu menjadi pertanyaan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK. Dan laporan yang telah diajukan camat ke BPK juga turut dipertanyakan dan diduga ada pemalsuan dokumen laporan ke BPK,” tegas Bastian Lubis, peneliti dan ahli keuangan negara dan daerah dalam keterangan persnya di Universitas Patria Artha, Senin (11/6).
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD kecamatan, kata Bastian, camat sebagai pengguna anggaran sesuai dengan pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dengan begitu, camatlah yang menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Melakukan tindakan yang melibatkan pengeluaran uang. Melakukan pengajuan atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. Mengawasi pelaksanaan anggaran dan menyampaikan laporan keuangan kecamatan yang dipimpinnya.
“Artinya, pengakuan para camat atas adanya fee 30 persen berarti bukti-bukti laporan pertanggungjawaban keuangan kecamatan yang dibuat itu tidak benar alias fiktif. Sebab laporannya sesuai apa yang dibelanjakan. Coba, kenapa tidak dimasukkan di dalam laporan ada fee 30 persen,” tambahnya.
Para camat yang membuat pengakuan juga berpotensi dilaporkan oleh pihak yang dirugikan atas pencemaran nama baik, jika camat-camat yang mengaku menyetor fee 30 persen tidak dapat membuktikan tuduhan itu.

Fraksi Dukung Interpelasi

Ketua DPRD Kota Makassar Farouk M Betta, menegaskan bahwa semua fraksi pada dasarnya mendukung hak interpelasi. Sebab ada perwakilannya di dalam. Termasuk sekretaris Fraksi Hanura Jufri Pabe.
“Jadi semua fraksi punya perwakilan. Termasuk ada dari Fraksi Partai Demokrat di dalamnya,” ujar Aru, sapaan akrab Farouk, Senin (11/6).
Aru yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Makassar ini mengemukakan, bahwa apa yang disampaikan sejumlah wakil rakyat memang awalnya ada yang masih ragu. Namun dalam perjalanannya akhirnya para anggota dewan setuju dilakukannya hak interpelasi.
“Jadi tak benar bila hanya Fraksi Golkar yang ngotot, sementara lainnya tidak bersikap,” ucap Aru.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Makassar juga secara resmi menyatakan akan mengajukan hak interpelasi, yang muaranya bakal meminta memberhentikan Moh Ramdhan Pomanto dari jabatan wali kota Makassar atas pemecatan 15 camat sekaligus.
Hal ini ditegaskan langsung Ketua DPC PPP Makassar Busranuddin Baso Tika. Menurutnya, tindakan yang diambil Danny selaku wali kota di momentum pilwali dengan memecat 15 camat, merupakan tindakan yang salah dan melanggar undang-undang ASN. “Pimpinan di Pemkot Makassar melakukan pemecatan 15 orang camat dalam satu waktu, jelas melanggr UU ASN. Melihat ada pelanggaran tersebut, maka Fraksi PPP dengan mekanisme yang ada akan mengajukan hak interplasi setelah lebaran,” tandasnya.
Menurut Jufri, tindakan Danny yang memecat seluruh camat sekaligus menjadi pertanyaan besar dewan. Wali kota dinilai telah berani mengambil keputusan memecat ASN di moment pilwali Makassar, yang jelas-jelas tertuang di dalamnya 6 bulan sebelum dan setelah pilwali, tidak boleh ada mutasi ASN.
“Saya nanti ketua Pansus hak interpelasi. Ini jelas salah. Tidak ada politik dalam mutasi ini seharusnya. Nanti kita akan lakukan pemanggilan camat dan wali kota meminta keterangan atas tindakan yang diambil, yang ujung-ujungnya pemecatan walikota. Itu intinya,” tegas Jufri.
Wakil Ketua DPRD Makassar yang juga Ketua DPC Gerindra Makassar Erick Horas, masih akan melihat seperti apa pelanggaran yang dilakukan wali kota yang memecat seluruh camat di momen pilwali ini. Menurutnya, hak interplasi merupakan kewenangan dewan untuk meminta penjelasan wali kota yang dinilai telah melanggar aturan.
“Fraksi Gerindra bakal membahas ini lebih lanjut ke semua anggota di DPRD Makassar. Terkait interpelasi, dewan punya hak untuk itu. Tapi untuk mengeluarkan itu, kita belum ada pembicaraan dengan kader lainnya. Mungkin sesudah lebaran baru kita rapatkan,” terangnya.
Ketua Fraksi Demokrat Makassar Abdi Asmara masih bersikukuh bahwa apa yang dilakukan wali kota Makassar tidak salah. Sebab itu merupakan kewenangannya sebagai wali kota Makassar saat ini.
“Saya selaku ketua fraksi sejak awal menyatakan tidak ada salahnya wali kota melakukan mutasi. Itu wajar dilakukan kalau ada yang tidak beres dalam pemerintahannya. Apa yang salah dari itu,” cetusnya.
Penjabat Gubernur Sulsel Sumarsono menegaskan, ada kesalahan dalam pencopotan camat di Makassar. Menurutnya, setiap ASN yang akan dicopot terlebih dahulu harus dipanggil dan diperiksa.
Nyatanya, Danny tidak melakukan itu. Karenanya, tim lima yang dibentuk Pemprov Sulsel merekomendasikan untuk menelaah kasus Makassar. (arf-ita/rus)

Source link

Gravatar Image
Seorang Blogger Makassar