Berita Kota Makassar | Meski Terbukti , Melani Tetap Aman

Posted on

MAKASSAR, BKM — Kasus dugaan penyalahgunaan narkoba jenis yang melilit Melani Mustari, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar butuh pembuktian langsung dari lembaga yang paling berkompoten. Hal tersebut lantaran ada dua fakta yang berbeda.
Satu fakta berupa surat yang bersumber dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Provinsi Sulawesi Selatan, yang menyebut bahwa urine Melani terbukti mengandung dua zat yang dikategorikan unsur narkoba. Sementara fakta lainnya, ada hasil tes bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Makassar yang menggaransi dan menyebutkan bila urine Melani Mustari tidak terbukti mengandung zat psikotropika.
Dosen politik Unibos Dr Arief Wicaksono menilai jika kasus tersebut belum clear. “Karena di pemberitaan, awal munculnya adalah surat BNN dan diakhiri dengan surat bebas narkoba atas nama yang sama. Itulah yang harus diclearkan dulu, dan aparat penegak hukumlah menurut saya yang bisa memberikan penjelasan. Bukan oleh orang yang bersangkutan,” ujar Arief Wicaksono, Kamis (26/7).
Hal sama dilontarkan akademisi UIN Alauddin Makassar Dr Firdaus Muhammad. Kata dia, harus ada kejelasan dari lembaga yang paling berhak.
Firdaus mengemukakan, perlu ada klarifikasi, baik dari BNN maupun partainya. “Namun opini publik sulit dilawan. Apalagi ini ranah politik,” kata Firdaus.
Seperti diketahui, BNNP Sulsel telah menerbitkan surat setelah dilakukan tes urine kepada ratusan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) Golkar pada orientasi di Hotel Aston Makassar beberapa waktu lalu. Waki Ketua Golkar Sulsel HA Kadir Halid menegaskan, partainya akan mencoret Melani dari daftar bacaleg DPRD Makassar bila pada akhirnya terbukti menggunakan sabu.
Ketua DPD II Golkar Makassar Farouk M Betta yang dikonfirmasi belum memberikan keterangan. Demikian pula Ketua Golkar Sulsel Nurdin Halid (NH) juga belum memberikan tanggapan atas pesan yang dikirim kepadanya.
Wakil Ketua Golkar Sulsel Risman Pasigai, mengaku bahwa hingga saat ini belum ada sikap resmi dari Golkar Sulsel sebelum NH tiba di Makassar. “Kita tunggu Pak NH,” ujar Risman, kemarin.
Komisioner KPU Sulsel Uslimin, menegaskan bahwa tak ada regulasi yang menyatakan bahwa orang terlibat narkoba tak boleh mendaftar sebagai caleg. Artinya, walaupun Melani terbukti menggunakan obat-obatan terlarang, namun ia tetap aman dan sah-sah saja jika didaftarkan sebagai caleg.
Yang pastinya, ditambahkan Uslimin, orang yang pernah terbukti memakai obat-obatan terlarang telah melampirkan surat keterangan pernah melakukan pemakaian narkoba dan telah dipublikasi di media karena tindakannya.
“Asalkan orang itu melampirkan surat keterangan pernah melakukan, dan dirinya pernah dipublikasi di media kalau pernah menggunakan narkoba, maka tak apa. Asalkan semua itu dilampirkan di berkas pengajuan caleg. Terus ada juga surat keterangan yang menyatakan bahwa dia pernah dipublikasi, dengan yang bertandatangan pemimpin redaksi dari media itu,” kata Uslimin.
Komisioner dengan latar belakang jurnalis menegaskan, seseorang tidak akan diperbolehkan menjadi caleg apabila pernah melakukan tiga kejahatan besar. Yakni pernah terlibat korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan anak.
“Satu dari kejahatan besar itu adalah pernah terlibat sebagai bandar narkoba, bandar ya, bukan pengguna. Jadi kalau pengguna itu tidak masalah. Tidak dilarang menjadi caleg,” tegasnya.
Namun, dikatakan lagi oleh Uslimin, walaupun tak ada regulasi yang mengatur, namun baiknya wakil rakyat juga harus menunjukkan sikap dan perbuatan yang positif. “Tapi kan harusnya wakil rakyat itu adalah orang-orang yang suci. Ya walaupun tidak mungkin juga kita dapat orang yang suci. Tapi kan setidaknya sikap dan perbuatannya sebaiknya baik,” tandasnya.
Ketua BNNP Sulsel Brigjen Pol Drs Mardin Rukmianto, kemarin menjelaskan, Melani Mustari belum melakukan assesment di BNNP Sulsel. Pihaknya masih menunggu konfirmasi pihak Partai Golkar Sulsel untuk mengeluarkan rekomendasi perihal assesment ulang terhadap Melani.
“Kita belum melakukan assesment. Kita hanya sebatas melaporkan saja atas permintaan Golkar. Yang dikeluarkan rekomendasi terhadap yang positif untuk melakukan asessement kembali,” ujar Mardin, Kamis (26/7).
Mardin melanjutkan, dirinya menyerahkan penuh keputusan kepada pihak internal Golkar, apakah Melani akan diassesment kembali atau tidak. “Untuk lebih lanjutnya, kita belum tahu. Karena hasilnya sudah kita laporakan ke peminta, yaitu DPD Golkar. Saran kita, yang bersangkutan dikirim untuk assesment. Tapi sampai sekarang belum ada dikirim untuk dilakukan assesment,” jelasnya.
Pihak BNNP tidak memberikan jangka waktu ke pihak terkait atau Golkar untuk melaporkan kadernya. BNNP menunggu itikad dan kesadaran kader Golkar yang terbukti positif sesuai surat rekomendasi, untuk melakukan konfirmasi ulang.
“Antara kedua jenis kemarin itu belum kita tahu. Tidak ada jangka waktu juga. Paksa juga tidak. Karena itu kesadaran sendiri. Tapi sampai sekarang yang bersangkutan belum melapor,” ucapnya.
Sementara Melani Mustari yang dikonfirmasi terpisah setalah pulang dari konsultasi kedewanan, kembali menegaskan bahwa isu yang menyebar perihal dirinya mengonsumsi narkoba, tidaklah benar. Ia juga mengaku heran dengan rekomendasi BNNP yang menyatakan urine positif mengandung methampetamine dan amphetamine.
“Ini yang saya anggap lucu. Kenapa orang berpatokan pada hasil yang lama. Orang kalau di mana-dimana ada persoalan, yah dibuktikan yang baru dong,” cetusnya.
Anggota DPRD Makassar ini juga menegaskan, dirinya tidak takut jika pihak BNN akan melakukan assesment terhadap dirinya. Yang menjadi persoalan ialah, kenapa surat rekomendasi tersebut bisa bocor ke publik dengan rentang jangka waktu yang sudah lama.
“Pasti saya datang. Kenapa tidak. Tapi yang jadi persoalan ini, BNN kenapa bisa mengeluarkan itu. Kenapa BNN mau panggil saya. Yang jadi masalah kan BNN kenapa mempublish hasil assesment. Kecuali tangkap tangan. Yang menjadi persoalan, kenapa surat itu baru keluar,” tandasnya.
Menurut Melani, empat hari sebelum tes urine, dirinya melakukan kunjungan ke luar negeri, tepatnya di Korea dengan suhu yang sangat dingin. Akibatnya, ia sakit sehingga harus mengonsumsi obat-obatan. Hal itu sudah disampaikannya ke pihak BNN.
Ditemui di DPRD Makassar, Sekretaris DPD II Golkar Makassar Abdul Wahab Tahir, menegaskan dirinya diberi perintah langsung oleh DPD I Golkar Sulsel untuk mencari tahu siapa yang menyebarkan foto dokumen BNN perihal hasil pemeriksaan Melani Mustari. Wahab menegaskan, siapapun yang menyebarkan foto dokumen itu akan ditindak tegas. Apalagi kalau pelakunya adalah kader Golkar.
“Hari ini saya diberi perintah lisan untuk mencari tahu siapa yang menyebar dokumen rahasia dari BNN itu. Saya harap pelakunya itu bukan kader Golkar. Jika memang kader Golkar, akan diambil tindakan keras,” katanya.
Wahab mengaku ada indikasi kepentingan politik ingin menjatuhkan Melani yang berstatus sebagi petahana DPRD Makassar. Karena foto dokumen BNN tersebut sifatnya rahasia dan bukan untuk menjadi konsumsi publik. (nug-ita/rus)

Source link

Gravatar Image
Seorang Blogger Makassar