Berita Kota Makassar | Pemkot Palopo Terima DBH Rp15,20 Miliar

Posted on

PALOPO, BKM — Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo menerima dana bagi hasil (DBH) pajak dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel sebesar Rp15,20 miliar lebih. Angka tersebut direalisasikan per Mei 2018.
DBH yang dikucurkan merupakan hak kabupaten dan kota atas lima jenis pajak daerah yang dikelola Pemerintah Provinsi Sulsel melalui Bapenda. Masing-masing Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
Pajak daerah itu dibagihasilkan dengan persentase tertentu. PKB dan BBN-KB misalnya, sebesar 70 persen diberikan ke provinsi, sedang 30 persennya untuk kabupaten/kota. Untuk PBBKB, bagi hasil yang diterima provinsi hanya 30 persen, dan 70 persennya diberikan ke kabupaten/kota. Sedang untuk PAP, kabupaten/ kota maupun provinsi masing-masing memperoleh 50 persen.
Untuk pajak rokok, porsi bagi hasil untuk kabupaten/ kota lebih besar dari provinsi. Kabupaten/kota memperoleh 70 persen, sedang provinsi hanya kebagian 30 persen.
Hal itu terungkap dalam sosialisasi Perda No 8 tahun 2017 tentang Pajak Daerah yang berlangsung di Hotel Mulia Indah Palopo, Kamis (28/7). Kegiatan ini diikuti seratusan peserta. Terdiri dari komunitas pemilik kendaraan bermotor, ASN Pemkot Palopo, mahasiswa, tokoh masyarakat dan pelanggan Samsat di kota ini.
Hadir pula Anggota Komisi C DPRD Provinsi Sulsel H Armin Mustamin Topputiri. Kanit Regident Polres Palopo diwakili Aiptu Yulius Sappa, dan Kamil Agus dari PT Jasa raharja Palopo.
Sosialiasi dibuka Kepala Bapenda Sulsel diwakili Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah A Darmayani, yang sekaligus membawakan materi sosialisasi dengan moderator Kepala UPT Pendapatan Wilayah Palopo H Anton Amri.
Dalam pemaparannya, A Darmayani menerangkan tentang pajak progresif. Dalam penjelasannya, ia mengatakan bahwa sebelum Perda nomor 8 tahun 2017 diberlakukan, pajak progresif yang dikenakan untuk kendaraan kedua sebesar 2,5 persen, turun menjadi 2 persen. Kendaraan ketiga, dari 3,5 persen menjadi 2,25 persen.
Untuk kepemilikan kendaraan keempat juga turun dari 4,5 persen menjadi 2,5 persen. Sementara kendaraan kelima dan seterusnya kini hanya dikenakan 2,75 persen dari 5,5 persen sebelumnya.
“Dengan peraturan tersebut, setiap pelanggan Samsat yang memiliki kendaraan lebih dari satu, akan merasa lebih ringan dan lebih mudah menyelesaikan kewajibannya,” katanya.
Ia juga menjelaskan tentang insentif BBN-KB sebesar 20 persen yang diberikan Bapenda Sulsel. Dengan kebijakan ini, maka BBN-KB di Sulsel menjadi 10 persen, dari sebelumnya 12,5 persen.
Khusus insentif PKB dan BBNKB angkutan umum tahun 2018, A Yani mengatakan, untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang, ditetapkan sebesar 70 persen dari dasar pengenaan PKB. Sedang untuk kendaraan bermotor angkutan barang, hanya ditetapkan 50 persen dari pengenaan PKB-nya.
Di depan para peserta sosialisasi, A Yani menyebut realisasi penerimaan pajak daerah yang dihimpun Bapenda Sulsel hingga Mei 2018. Jumlahnya sudah mencapai Rp1,27 triliun, atau 36,85 persen dari total target penerimaan pajak daerah tahun 2018 sebesar Rp 3,47 triliun.
Rinciannya, realisasi penerimaan dari PKB Rp460 miliar atau 38,8 persen dari target Rp1,1 triliun. BBNKB Rp337 miliar atau 34,14 persen dari target Rp987 miliar. PBBKB Rp281miliar atau 41,83 persen dai target Rp601 miliar. PAP Rp45 miliar atau 52,97 persen dari target, dan pajak rokok Rp184 miliar atau 30,34 persen dari target Rp 610 miliar. (*/rus)

Source link

Gravatar Image
Seorang Blogger Makassar