Berita Kota Makassar | Seteru KPU-Panwaslu Berlanjut di Kertas Suara

Posted on

MAKASSAR, BKM — Dua penyelenggara pemilihan wali kota (pilwali) Makassar masih terus berseteru. Bahkan berlanjut di kertas suara.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar telah menggelar rapat pleno pengundian tata letak dan penandatangan speciment surat suara pilwali. Rapat dipimpin Ketua KPU Makassar Syarief Amir didampingi komisioner Andi Shaifuddin, Abdullah Mansyur dan Wahid Hasyim. Disusul Rahma Saiyed yang datang saat rapat pleno segera berakhir di Aula Kantor KPU Makassar, Jalan Antang Raya Makassar, Senin malam (28/5).
Pasangan calon Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) turut hadir. Ia bersama rombongan dari partai pengusung seperti Rahman Pina, Supratman, Busranuddin Baso Tika, Irwan Djafar, Munir Mangkana, Jufrin Pabe, Fasruddin Rusli Syamsuddin Kadir dan sejumlah kader partai lainnya.
Para komisioner panwaslu Makassar tidak hadir. Ketua Panwas Kecamatan Manggala Ince Muh Zain terlihat datang, namun sebagai saksi.
Pada pleno tersebut untuk menentukan posisi foto pasangan calon pada kertas suara berdampingan dengan kolom kosong. “Kenapa tata letak diundi untuk satu paslon? PKPU nomor 13 tahun 2018 mengatur dengan satu pasangan calon, maka nomor urut yang dihilangkan dicabut. Karena itu dilakukan pencabutan tata letak,” ungkap Abdullah Manshur dari Divisi Teknis KPU, Selasa (29/5).
Ia menjelaskan, pencetakan surat suara mulai dilakukan di Surabaya hari ini, Selasa (29/5), dengan posisi paslon sebelah kanan dan kolom kosong di sebelah kiri.
Langkah KPU Makassar ini mendapat reaksi dari panwaslu. Melalui Humasnya Muh Maulana, panwas menilai langkah yang ditempuh KPU dengan menetapkan satu paslon dan kolom kosong di surat suara tidak mendasar, karena telah menolak hasil musyawarah sengketa pilwali yang menetapkan dua paslon.
KPU Makassar lebih memilih ikut putusan Mahkamah Agung (MA) hingga mencetak surat suara yang tidak memiliki dasar penyelenggaraan pemilu. “Posisinya kami jelas. Apa dasarnya itu barang, tentu tidak mendasar. Coba apa dasarnya penetapan paslon itu, dasarnya apa? Kan sudah batal,” tegas Maulana, Selasa (29/5).
Maulana menyebut, surat suara yang dicetak KPU Kota Makassar secara konstitusional tidak sah. Kekosongan hukum terjadi ketika putusan Panwaslu Kota Makassar yang bersifat final dan banding tidak dilaksanakan. “Sejauh ini KPU Makassar tetap memilih melaksanakan tanpa dasar hukum,” tandasnay.
Dosen politik Unhas Dr Azwar Hasan memberi tanggapan saat ditanya soal dampak dari perseteruan KPU dan Panwaslu terkait suarat suara yang hanya mencantumkan satu gambar pasangan calon. “Ya, masyarakat akan curiga dan menilai sikap panwaslu memihak pada kepentingan pilitik DIAmi. Seharusnya panwas legowo ketika Bawaslu Sulsel menyatakan KPU Makassar tidak bersalah atas keputusannya untuk tetap mendiskualifikasi Diami,” ujar Azwar Hasan, kemarin.
Hal senada dikemukakan dosen politik UIN Alauddin Dr Firdaus Muhammad. Menurutnya, KPU Makassar memang harus konsisten sesuai keputusan dengan tetap mencetak surat suara kolom kosong sesuai tahapan.
“Dengan ditetapkannya model kertas suara pemilihan, maka upaya akomodasi kepentingan pasangan DIAmi praktis sudah tertutup. Upaya institusi apapun, termasuk oleh Panwaslu tidak lagi dalam konteks pemulihan status kandidat yang terdiskualifikasi. Upaya hukum telah ditempuh,” jelas Firdaus.
Hal berbeda dikemukakan dosen politik Unismuh Makassar Dr Luhur A Prianto. Menurut Luhur, sekarang justru ditunggu hasil pengadilan etik terhadap penyelenggara.
“Karena kalau terjadi perbedaan sikap dan keputusan antarkinerja penyelenggara, berarti ada pihak yang melanggar kode etik penyelenggaraan,” pungkas Luhur.

Deklarasi Dukung Kolom Kosong

Warga di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang menggelar deklarasi gerakan coblo kolom kosong. Mereka juga mendukung pelaksanaan pilwali Makassar 2018 tanpa isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan).
Deklarasi yang mereka dilakukan sebagai bentuk kekecewaan atas pernyataan istri Camat Panakkukang Haslina Daeng Caya, saat melakukan sosialisasi terhadap pasangan calon Munafri Arifuddin – Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) di sebuah acara majelis taklim beberapa waktu lalu. Sikap warga adalah menolak paslon dan memilih kolom kosong.
Lewi Rantekala, Ketua RT 05/RW 04 Kelurahan Pampang sangat menyayangkan apa yang disampaikan istri camat Panakkukang di depan ibu-ibu majelis taklim. Hal itu menjadi kekhawatiran jika nantinya non muslim terabaikan.
”Melihat fakta yang terjadi beberapa hari lalu, dapat menjadi gambaran kelak paslon penantang DIAmi bakal melengserkan pejabat non muslim di lingkup Pemkot Makassar. Ini sangat membahayakan dan bertentangan dengan semangat NKRI,” tandasnya.
“Kami berkumpul untuk menyatakan sikap menolak isu SARA yang bisa memecah belah masyarakat Kelurahan Pampang. Ini tidak sejalan dengan azas Bhineka Tunggal Ika. Hal tersebut wajib kita kawal. Ini berbahaya, karena mengancam keutuhan NKRI dan kebersamaan yang selama ini terbangun di Makassar,” sebut Lewi Rantekala, Senin malam (28/5).
Menurut Lewi, sangat disayangkan, silaturahmi yang selama ini terbangun dengan baik di Kelurahan Pampang, tiba-tiba harus hancur hanya karena pernyataan istri camat yang notabene hendak memperjuangkan paslon Appi-Cicu.
“Kelihatannya ibu camat membawa misi tertentu bersama kandidat dukungannya, atau karena sangat ambisius untuk memenangkan jagoannya. Tentu kami sebagai warga mengecam sikap dan pernyataan yang mengandung isu SARA, dan memutuskan bahwa di pilwali Makassar kami solid untuk memenangkan kolom kosong” sambungnya.
Sudirman selaku tokoh pemuda di Kelurahan Pampang turut menyampaikan keprihatinannya akan konstalasi yang terjadi di pilwali Kota Makassar. Sebab warga diperhadapkan hanya dengan satu pilihan calon saja.
“Kami sebagai pemuda prihatin dengan pilwali Makassar. Sebelumnya ada dua calon yang ditetapkan oleh KPU, namun pada akhirnya diperhadapkan dengan satu paslon. Jadi kami rasa hanya kolom kosong yang menjadi pilihan dan ini akan kami perjuangkan sampai kapanpun. Kami tidak ingin demokrasi ini sengaja dicederai untuk kepentingan kelompok,” tandasnya.
Sementara itu, Haslina Daeng Caya tak ingin menanggapi aksi yang dilakukan sebagian warga wilayah Kelurahan Pampang yang mendeklarasikan gerakan coblos kolom kosong.
Dihubungi melalui via telepon selulernya, istri sah hahir Rasyid itu mengaku tidak mengetahui adanya aksi yang dilakukan warga mengecam pernyataan dirinya.
“Wah saya tidak bisa menanggapi itu. Saya tidak tahu kalau ada aksi,” cetusnya, kemarin. (arf-jun/rus)

Source link

Gravatar Image
Seorang Blogger Makassar