Berita Kota Makassar | SKHU Fiktif Muncul dari UN Abal-abal

Posted on

MAKASSAR, BKM — Pihak SMP Ki Hajar Dewantara, Makassar mengaku telah menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) dengan nilai palsu. Angka yang tercantum bukanlah hasil ujian nasional (UN). Melainkan nilai ujian sekolah.
”Kami mengakui ini kesalahan kami pihak sekolah karena memasukkan nilai hasil ujian sekolah berdasarkan rapor siswa ke SKHU. Padahal itu seharusnya nilai hasil ujian nasional. Saya akui ini melanggar. Kami siap untuk menerima konsekuensinya. Termasuk laporan orang tua siswa ke polisi,” kata Latief, Kepala SMP Ki Hajar Dewantara Makassar yang ditemui di sekolahnya, Jumat (20/7).
Tidak terdaftarnya SMP Ki Hajar Dewantara Makassar di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, jelas Latief, dikarenakan operator sekolah sama sekali tidak memiliki perhatian dan kesadaran melaporkan daftar peserta ujian ke Disdik Kota Makassar sebelum batas waktu yang ditentukan. Operator sekolah baru setor daftar peserta ujian pada 5 Januari 2018.
“Penyebabnya karena operator sekolah tidak setor daftar peserta ujian ke Disdik Kota Makassar sebelum deadline. Operator baru mau menyetor pada 5 Januari 2018. Dari 5 Januari sampai April tetap saya kejar terus. Tapi tetap tidak bisa, dan saya lihat server sudah tutup,” terang Latief memberi alasan.
Meski tak mendapat izin melaksanakan UN, tetapi Disdik Kota Makassar mengeluarkan kebijakan dengan memberikan kesempatan untuk menggelar ujian sekolah. Hal itu disampaikan langsung pejabat Disdik Makassar.
“Pada saat saya melapor hingga April, saya lihat server sudah tutup. Tapi bisa melaporkan ujian sekolah saja. Karena itu kami melaksanakan ujian sekolah. Sehingga untuk ujian sekolah, anak-anak terdaftar. Tapi untuk ujian nasional, anak-anak tidak terdaftar,” jelasnya lagi.
Dia menambahkan, pelaksanaan ujian sekolah sengaja dilakukan pada saat waktu pelaksanaan ujian nasional berlangsung. Tujuannya untuk mencegah terjadinya kekacauan pelaksanaan ujian. Hal itu sesuai kesepakatan bersama di Disdik Kota Makassar.
“Pada waktu pelaksanaan ujian nasional, anak-anak semua masuk mengikuti ujian. Ujian sekolah dilaksanakan seperti ujian nasional. Itu saya lakukan untuk mengantisipasi terjadinya kekacauan di hari ujian nasional. Karena ada pembicaraan untuk melaksanakan ujian susulan ujian nasional 8 Mei. Namun pada 8 Mei, anak-anak sudah tidak bisa ikut ujian nasional karena server juga diambil pihak yayasan,” tandasnya.

Baca Juga :  Berita Kota Makassar | Jayadi: Untuk Apa Soni Lelang Jabatan?

UN abal-abal

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Makassar Ahmad Hidayat, menyebut SKHU yang diterbitkan SMP Ki Hajar Dewantara fiktif alias tidak resmi. Sebab semua nilai pada SKHU, baik sekolah negeri maupun swasta yang sifatnya resmi, ditulis dan diketahui Disdik Kota Makassar.
“Nilai di SKHU yang diterbitkan pihak sekolah itu fiktif, karena ujian nasional yang dilaksanakan tidak diketahui Disdik Makassar dan tidak terdaftar. Jadi nilai-nilai di SKHU ditulis sendiri. Ujiannya nasionalnya juga tidak resmi,” tegas Hidayat.
Seharusnya, tambah Hidayat, SMP Ki Hajar Dewantara Makassar membuat pelaporan dan memasukkan peserta UN ke Disdik jauh sebelumnya ujian nasional dilaksanakan. Batas waktu yang diberikan bulan November, dan paling lambat Desember 2017.
“Tapi pihak sekolah baru melapor setelah deadline yaitu, 22 April 2018. Bagaimana kita mau bantu, sementara waktunya sudah selesai. Kalau dipaksakan, kami di Disdik pasti dipertanyakan,” tambah Dayat.
Ditanya bagaimana pengawasan Disdik terhadap SMP yang ada di Makassar, khususnya sekolah swasta, Hidayat memilih untuk bungkam dan tak ingin menjawab pertanyaan tersebut. Dia mengalihkan dengan menyalahkan pihak sekolah yang lalai dan tidak melaporkan daftar peserta ujian ke dinasnya.
Apalagi, kata dia, semua data siswa siswi masing-masing sekolah langsung dilaporkan ke pusat secara online. Data-data tersebut, diakui Hidayat, tidak disampaikan ke Disdik Makassar.
“Kita baru tahu kalau ada ujian nasional abal-abal pada waktu orang tua siswa datang mempertanyakan SKHU anaknya di kantor dinas. Semua daftar siswa langsung dilaporan masing-masing sekolah ke pusat, karena ada namanya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS),” akunya.
Adapun dampak dari kejadian ini, siswa siswi yang telah ikut ujian nasional bodong di SMP Ki Hajar Dewantara Makassar harus bersabar dan mengurungkan niat untuk ikut dalam PPDB jenjang SMA sederajat.
“Sekolah harus bertanggungjawab. Ini kesalahan dari pihak sekolah karena memalsukan dokumen milik negara dengan membuat SKHU. Cukuplah orang tua siswa yang melapor. Kami belum ada rencana terkait itu. Siswa dari sekolah itu harus bersabar, karena tidak boleh mendaftar sebab ujiannya bodong,” tegasnya.

Baca Juga :  Warga Mamuju minta harga ganti rugi bendungan dinaikkan

Dewan Minta Tindaki

DPRD Kota Makassar meminta kepada pemkot untuk bersikap tegas atas kasus munculnya SKHU fiktif di SMP Ki Hajar Dewantara. Kepala sekolah dan mereka yang bertanggung jawab atas masalah ini harus ditindaki.
Ketua Komisi D DPRD Makassar Sampara Sarip, awalnya sempat kaget ketika dikonformasi terkait persoalan ini. Karenanya, ia berjanji akan melakukan penyelidikan di Disdik dan sekolah. Apalagi untuk penerbitan SKHU tersebut dipungut bayaran yang cukup tinggi.
”Sangat jelas melanggar. Kepsek mana yang berani melakukan hal seperti itu. Masuk kategori penipuan kepada siswa dan orang tuanya. Semuanya harus jelas. Kita tidak bisa diamankan,” cetus Sampara Sarip di gedung DPRD Makassar, Jumat (20/7).
Legislator Fraksi PPP ini menekankan, wali kota serta Disdik Makassar harus segera mengambil tindakan. Sementara dewan akan turun akan turun ke lapangan.
”Yang bisa saya katakan, kalau itu benar terjadi, Dinas Pendidikan mesti kita panggil. Kepseknya harus diproses dan dipecat. Ini sebagai upaya membersihkan dunia pendidikan kita dari tindakan penipuan nilai,” tegasnya.
Selain pemecatan, lanjutnya, proses hukum juga mesti diberlakukan. Sehingga bisa menjadi pembelajaran bagi sekolah lainnya.
“Setelah kita tahu kebenarannya baru dikeluarkan rekomendasi. Biarkan Dinas Pendidikan menyeledikinya dulu. Ini pembelajaran bagi kepsek lainnya untuk tidak main-main dengan nilai SKHU siswa,” tandasnya.
Anggota Komisi D lainnya Basdir, tindakan berani kepala sekolah yang memalsukan nilai SKHU siswa sangat fatal dan berisiko tinggi. Proses hukum bisa dilakukan oleh aparat berwenang. Ia juga meminta Disdik untuk melakukan investigasi.
”Harus ada tindakan yang diambil Disdik jika kepsek itu betul melakukan pemalsuan. Karena ini jelas anak didik kita yang dirugikan,” ujarnya, kemarin. (arf-ita/rus)

Source link

Gravatar Image
Seorang Blogger Makassar