Berita Kota Makassar | Soni: Itu Sah

Posted on

PENJABAT Gubernur Sulsel Soni Sumarsono menjelaskan, saat ini Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto sudah tidak terikat aturan hukum yang melarangnya melakukan mutasi pejabat di lingkup kerjanya. Danny bukan lagi seorang calon wali kota.
Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, disebutkan bahwa wali kota incumbent yang kembali maju dalam pemilihan kepala daerah tidak boleh melakukan mutasi sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon (paslon). Kecuali bila ada izin tertulis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Tapi ini kan sekarang Pak Danny sudah bukan paslon lagi. Jadi tidak terikat aturan tersebut,” ungkap Soni di kantor Gubernur, Jumat (8/6).
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri itu melanjutkan, Danny juga bukan paslon terpilih. Di mana aturannya, paslon terpilih juga tidak bisa melakukan mutasi atau pelantikan pejabat enam bulan pertama setelah dilantik. Kalaupun memang harus dilakukan, itu harus ada izin tertulis dari Mendagri.
“Dia sekarang bukan paslon. Bukan juga pemenang. Sehingga dia tidak terikat dengan UU No 10/2016. Jadi kalau melakukan mutasi, itu kewenangan penuh tanpa izin Mendagri. Itu sah,” ungkap Soni.
Hanya saja, lanjut Soni, secara etika politik pemerintahan, seorang kepala daerah memiliki tugas penggagas stabilitas. Sehingga bicaranya bukan soal benar dan salah, tapi tentang baik dan tidak baik. Apalagi jika melihat kondisi saat ini, dimana mutasi dilakukan Danny menjelang pemilihan kepala daerah.
“Kecuali amat urgen dan memiliki alasan kuat untuk dimutasi, ” pungkasnya. (rhm/rus)

Source link

Gravatar Image
Seorang Blogger Makassar