Cadangan Beras Bulog Berpotensi Menimbulkan Kartel

Posted on

JawaPos.com – Kebijakan Pemerintah dalam membentuk cadangan beras dikritisi pemerhati masalah perberasan. Selain tidak efektif menjaga kestabilan harga, menyimpan berad dalam jangka lama justru berpotensi menimbulkan penyalahgunaan, seperti munculnya kartel.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri mengatakan, pemerintah sebaiknya tidak menggunakan sistem pencadangan beras.

Untuk menjaga kualitas beras, beras serapan Bulog sebaiknya langsung didistribusikan. Hal ini, lanjutnya, sangat baik untuk menjaga kualitas beras dan menjaga kestabilan harga.

Dengan menggunakan sistem in-out seperti ini, pemerintah justru akan semakin mudah mendata beras hasil produksi petani dan mendata jumlah beras yang sudah didistribusikan.

Sedangkan untuk menjaga jumlah persediaan dan mengkontrol harga, pemerintah dapat memenuhi kebutuhan melalui mekanisme impor tanpa harus mengendapkannya dalam bentuk cadangan.

“Selama ini kita dihadapkan pada informasi yang simpang siur soal jumlah cadangan beras. Oleh karena itu, pencadangan beras jadi tidak efektif. Sistem in-out juga memungkinkan pemerintah bisa mendistribusikan beras dengan kualitas baik pada waktu yang tepat,” jelasnya dalam keterangan resmi, Jumat (29/6).

Baca Juga :  Apa Khabar Rencana Pindah Ibu Kota, Begini Penjelasan Kepala Bappenas

Terkait rencana Bulog membuang cadangan beras yang sudah disimpan melebihi empat bulan, Novani mengatakan, pengendapan beras hingga empat bulan seharusnya tidak terjadi. Padahal Harga beras rata – rata di sepanjang tahun ini lebih tinggi dibandingkan harga beras rata-rata 2017.

Mengendapnya beras di saat harga pasar tinggi menjelaskan bahwa operasi pasar yang yang dilakukan Bulog selama ini tidak efisien. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2016, beras sebanyak 200.000 ton setara dengan jumlah konsumsi 28.000 orang per bulan dengan nilai rata – rata konsumsi 7.2 kg/ bulan.

Cadangan Beras digunakan rangka mengantisipasi masalah kekurangan pangan, gejolak harga, keadaan darurat akibat bencana dan kerawanan pangan serta memenuhi kesepakatan Cadangan Beras Darurat ASEAN (ASEAN Emergency Rice Reserve, AERR). Tapi pada kenyataannya, Bulog tidak cukup mampu menentukan waktu yang tepat dilakukan penyaluran beras di pasar.

“Selain itu, kalau kita melihat pengalaman sebelumnya, berhembus kabar cadangan stok CBP kosong pada Maret 2018 lalu. Sebenarnya tidak ada alasan Bulog tidak mampu menyerap beras petani dan segera menyalurkannya pada pasar dengan HET. Padahal sumber dana yang digunakan untuk pembelian beras cadangan berasal dari APBN dan dikelola oleh Bulog,” ungkapnya.

Baca Juga :  Berlaku Mulai 1 Juli, BBM Pertamax Naik Rp 600 Per Liter

Untuk mengatasi kebutuhan beras dalam negeri, Novani mengusulkan pemerintah membuka kesempatan untuk mengimpor. Dengan mengimpor, harga beras di pasaran akan terjaga dan masyarakat memiliki banyak pilihan beras yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

(uji/JPC)

Source link

Gravatar Image
Seorang Blogger Makassar