Gunakan Skema KPBU-AP, Pemerintah Garap 3 Proyek Infrastruktur

Posted on

JawaPos.com – Pemerintah terus berupaya menggenjot pembangunan infrastuktur di sejumlah daerah. Ketersediaan infrastruktur yang memumpuni dianggap akan sangat membantu masyarakat dalam kesehariannya.

Dalam waktu dekat akan dikerjakan tiga proyek besar. Yakninya, Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatera Selatan dan Riau, Proyek jalur kereta Makasar menuju Pare-pare, dan proyek RS Kanker Dharmais. Pelaksanaan proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) itu mendapat pendampingan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian Proyek PT PII Salusra Satria mengatakan, selama ini pihaknya selalu melakukan penjaminan terhadap pekerjaan proyek infrastruktur. Namun kali ini penugasan dari pemerintah dengan model bisnis terbaru yakni pendampingan.

“PT PII bertugas melakukan penyiapan, penyusunan kajian prastudi kelayakan, dan pendampingan transaksi yang pendanaannya dibiayai oleh Kementerian Keuangan,” ujar Satria saat buka puasa bersama media di Jakarta Pusat, Selasa (5/6).

Dijelaskannya, untuk Jalintim Sumatera terdiri dari preservasi jalan di Provinsi Riau sepanjang 43 km dengan nilai proyek sebesar Rp 982 miliar dan jalan di Provinsi Sumatera Selatan sepanjang 30 km dengan nilai proyek sebesar Rp 2,2 triliun.

Proyek itu dikerjakan dengan skema KPBU pola ketersediaan layanan atau Availability Payment (AP). Model serupa juga dilakukan untuk proyek Kereta Makassar-Parepare yang memakan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun, dan proyek gedung RS Dharmais dan Alat Kesehatan sekitar Rp 650 miliar.

“Kami mendampingi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), mulai dari penyusunan dokumen prakualifikasi, tender, sampai financial close,” ungkap Satria.

Dengan skema KPBU-AP ini, pembiayaan preservasi jalan dilakukan oleh badan usaha atau swasta. Sedangkan pembayaran dilakukan secara mencicil oleh pemerintah ke badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas yang sudah ditentukan dalam perjanjian KPBU.

Untuk Jalintim Sumatera ini, pekerjaan yang akan dikerjasamakan adalah Desain, Konstruksi, Operasi, Pemeliharaan dan Transfer (DBOMT). Proyek KPBU itu merupakan perdana untuk jalan nasional nontol. Kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memindahkan kegiatan preservasi jalan dari APBN murni ke KPBU-AP dilakukan untuk mendukung pengelolaan fiskal karena akan mengurangi belanja APBN.

Proyek Jalintim tersebut nantinya memiliki masa konsesi 15 tahun termasuk 2 tahun masa konstruksi. Setelah pelaksanaan preservasi dan pemeliharaan dilakukan oleh pemenang proyek selama 15 tahun, nantinya proyek tersebut akan kembali diserahkan ke pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR.

(iil/jpg/JPC)

Source link

Gravatar Image
Seorang Blogger Makassar