Ini Surat Edaran KPK Terkait Parsel dan THR Bagi PNS

Posted on

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPU) mengeluarkan surat edaran ke sejumlah instansi jelang lebaran Idulfitri 2018.

Surat dengan nomor B :3794/GTF 00.02/01-13/06/2018 tertanggal 4 Juni 2018 perihal imbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya Idulfitri 1439 h 2018.

Berdasarkan surat edaran KPK yang beredar kesejumlah wartawan, isi imbauanya adalah:

Pertama, peringatan hari raya Idul Fitri merupakan tradisi mayoritas masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiusitas, berkumpul dengan kerabat, dan bersyukur serta berbagi dengan uang lain. 

Praktik saling memberi dan menerima hadiah dapat dipandang sebagai sesuatu yang wajar karena hubungan baik dari sudut pandang sosial maupun adat istiadat.

‎Namun sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara hendaknya menjadi contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat dengan menolak pemberian gratifikasi berupa uang, bingkisan, parcel, fasilitas.

Bentuk pemberian lainnya dari rekanan, pengusaha, dan masyarakat yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kerja dan tugasnya, bertentangan dengan kode etik, dapat menimbulkan konflik kepentingan, atau merupakan penerimaan yang tidak patut/tidak wajar.

Kedua, sebagaimana diatur dalam UU nomor 20 tahun 2010 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999, tentang pmberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara dan berlawanan dengan kewajiban adalah dilarang dan memiliki risiko sanksi pidana. 

Pegawai negeri dan penyelenggara negara wajib menolak pemberian gratifikasi tersebut. Apabila pegawai atau penyelenggara dalam keadaan tertentu terpaksa menerima gratifikasi, maka wajib melaporkannya ke KPK dalam 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. 



Source link

Gravatar Image
Seorang Blogger Makassar