JawaPos.com | Selalu Ada yang Baru

Posted on

JawaPos.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan kondisi perekonomian Indonesia saat ini jauh berbeda dengan kondisi perekonomian 20 tahun lalu saat Indonesia dihantam krisis. Beberapa pembeda seperti terbentuknya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) yang kini independen.

“Ya berbeda sekali dong, banyak sekali perbedaanya. Pertama dari sisi peraturan perundang-undangan ketika 20 tahun yang lalu sebelum krisis, BI itu tidak independen. Kita tidak punya apa yang disebut institusi pengawas sektor keuangan yang independen,” kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Selasa (22/5).

Selanjutnya, menteri terbaik di dunia ini juga menyebut nilai tukar rupiah juga lebih fleksibel. Dia mengungkapkan, pada saat ekonomi di Indonesia positif, nilai tukar rupiah bisa menguat. Sedangkan pada saat ekonomi Indonesia terkena dampak dari Amerika Serikat, nilai tukar rupiah hanya mengalami tekanan.

Menkeu Sebut Perekonomian Saat Ini Jauh Beda dengan Era Krisis 1998
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua dari kiri) dalam satu acara beberapa waktu lalu

“Mata uang walaupun fleksibel, rentang range-nya tetap stabil karena menjaga stabilitas jangka panjang. Ada range yang dijaga oleh BI, dan OJK membantu sektor keuangan agar bertumbuh secara berkelanjutan,” ujarnya.

Sedangkan dalam sisi defisit APBN, tidak dipresentasikan seperti halnya zaman ini. Sebab di zaman ini negara telah mengaturnya dalam undang-undang dan memberikan rambu-rambu untuk mengetahui jumlah defisit yang seharusnya ada.

“Dalam hal (pengelolaan) defisit APBN, zaman sebelum saat ini tidak dilakukan presentasi seperti sekarang. Sekarang ini sudah ada UU Keuangan Negara yang memberikan rambu-rambu berapa jumlah defisit dan utang,” lanjut dia.

Kemudian dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat sebuah pengawasan yang cukup baik dibandingkan 20 tahun lalu. Sri Mulyani mengatakan jika kala itu tidak ada sebuah pengawasan dan banyak terjadi penyelewengan, yang seharusnya tidak dilakukan.

“20 tahun lalu, banyak hal yang bisa dilakukan seperti yang disebut penyelewengan atau tata kelola yang buruk bisa berjalan secara meluas tanpa ada mekanisme yang memeriksanya,” pungkas Sri Mulyani.

(ce1/hap/JPC)

Source link

Gravatar Image
Seorang Blogger Makassar