Jika Wali Kota Danny Pomanto Ngotot Mutasi Camat, Ditaruh Di Mana Muka Dirjen Otoda Kemendagri?

Posted on

TRIBUN-TIMUR.COM – Wali Kota Makassar Danny Pomanto sudah bertekad bulat menonaktifkan semua camat yang jadi saksi pemotongan anggara 30 persen.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Rabu (6/6/2018), mengaku tinggal menunggu petunjuk wali kota untuk memutasi 14 camat.

Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otoda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono mengingatkan Danny untuk berpikir ulang sebelum melakukan mutasi.

Baca: Tak Pernah Terjadi Konflik Internal PKS Jadi Konsumsi Publik, Benarkah Gegara Penyusunan Caleg?

Penjabat Gubernur Sulsel itu mengaku belum menerima permintaan izin dari Danny untuk melakukan mutasi.

Baca Juga :  Indonesia minta UE tidak diskriminasi sawit

Baca: Jangan Lagi Sebut Ustadz Abdul Somad Tak Cinta NKRI, Jenderal Tentara Ini Penjaminnya

Sesuai aturan, Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, enam bulan jelang pilkada dan senam bulan sesudah pilkada, setiap kepala daerah dilarang melakukan kebijakan strategis, termasuk mutasi dan promosi.

Baca: Jangan Sampai Salah! Ini Lafal Lengkap Niat Bayar Zakat Fitrah, Semoga Berkah

Kalau pun akan melakukan rotasi jabatan karena sifatnya sangat mendesak, dalam waktu enam bulan sebelum dan sesudah pilkada, maka kepala daerah bersangkutan harus konsultasi dan minta izin ke kemendagri.

Izin itu harus dimasukkan ke dirjen otoda.

Baca Juga :  Hasil dan Klasemen Terbaru Liga 1: Persib Permalukan PSMS, PSM Masih Memimpin Klasemen

Praktisi hukum, Dr Syahrir Cakkari, menegaskan, Danny akan menghadapi tiga masalah hukum jika nekad melakukan mutasi.

Sementara sejumlah legilator di DPRD Makassar siap menggalang mosi tak percaya.

Pikir Dulu



Source link

Gravatar Image
Seorang Blogger Makassar