Kepala OPD bantah “anggaran siluman” APBD Ssulsel

Posted on

Makassar (Antaranews Sulsel) – Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) membantah tudingan Ketua Komisi E DPRD Sulsel Kadir Halid mengenai adanya “anggaran siluman” di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulsel.

“Penyusunan anggaran di OPD, sudah sesuai prosedur, Tidak ada anggaran `siluman`, ataupun program yang disebut muncul tiba-tiba,” kata Kepala Dinas Sosial Sulsel Andi Ilham Gazaling di Makassar, Rabu.

Ia mengatakan hampir semua program di OPD mengalami perubahan, karena adanya evaluasi dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang RAPBD.

“Ada evaluasi, sehingga ada pergeseran mana yang bisa, dan mana yang dilarang. Itulah alasan mengapa RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) berbeda dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran),” jelasnya.

Menurut dia, semua hal ini sudah dijelaskan di Komisi E, dan tidak ada perubahan pagu anggaran.

Di Dinas Sosial Sulsel, misalnya, kata dia, anggaran yang dirasionalisasi dari belanja langsung ke belanja tidak langsung sebesar Rp954,4 juta, setelah dilakukan rasionalisasi, OPD diperintahkan melakukan asistensi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“TAPD ini yang mewakili para OPD membahas di tim banggar DPRD Sulsel, sehingga OPD tidak lagi kembali membahas pada rapat komisi,” jelasnya.

Baca Juga :  Telkomsel gelar Ramadhan Fair di Makassar

Pada pagu indikatif yang sudah disepakati oleh komisi, lanjutnya, tidak terjadi pengurangan dan penambahan. Yang terjadi, ucapnya, hanya pergeseran anggaran dari belanja langsung ke belanja tidak langsung sebesar Rp954,4 juta.

Lebih lanjut ia menjelaskan, penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dalam RKA program ini memakan anggaran sebesar Rp48,8 juta.

Kegiatan ini didalamnya terdiri dari honorarium panitia penyusunan realisasi kinerja OPD. Sebelumnya dianggarkan pada penyusunan RKA berupa honorarium per triwulan, tetapi pada dokumen DPA anggarannya hilang karena sesuai arahan KPK, bahwa untuk anggaran honorarium dialihkan ke belanja tidak langsung berupa Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP).

Begitu pula, lanjutnya, dengan program peningkatan aparatur dan kinerja pekerja sosial, sebesar Rp41,2 juta, kegiatan ini berupa honor penyusun angka kredit pekerja sosial yang ada di UPTD, pada dokumen DPA anggarannya dialihkan ke belanja tidak langsung berupa TPP.

Baca juga: Miliaran rupiah anggaran siluman APBD Sulsel terungkap

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Irman Yasin Limpo enggan menanggapi pernyataan Kadir Halid. Namun ia menegaskan, semua anggaran di OPD yang ia pimpin sesuai prosedur, dan telah melalui proses verifikasi.

“Tidak mungkin ada program, tanpa verifikasi. Semua program dikonsultasikan ke TPAD. Kita juga sudah diperiksa BPK,” tegasnya.

Baca Juga :  Hari Ini Selayar Cerah Berawan, Kecepatan Anginnya Segini

Ia mengatakan, DPA yang ada telah melalui pembahasan bersama dengan DPRD.

“Di proses pembahasan ini, bisa ada tambah atau ada kurang. Pembahasan dilakukan di komisi dan ditajamkan di banggar,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi E DPRD Sulawesi Selatan mengungkap adanya miliaran rupiah anggaran yang masuk dalam DPA OPD tapi tidak dicantumkan dalam RKA APBD Pokok 2018.

“Ada penambahan yang tidak dimasukkan dalam RKA tapi ada di DPA, tentu ini mencurigakan. Padahal sebelumnya sudah dibahas akhir tahun lalu, kenapa ada penambahan. Ini bisa terindikasi pidana,” sebut Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Kadir Halid di Makassar, Selasa (5/6).



Source link

Gravatar Image
Seorang Blogger Makassar