Libur Nasional Pilkada, Pengusaha Merasa Dirugikan

Posted on

JawaPos.com  – Pengusaha menyesalkan Keputusan Presiden Joko Widodo yang menetapkan hari libur nasional saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada Hari Rabu (27/6). Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan,  sejatinya Pilkada Serentak hanya mewakili kurang dari 60 persen wilayah Indonesia. Sehingga hal ini dinilai merugikan pengusaha.

“Itu pasti merugikan pengusaha,” kata Sarman ditemui di Jakarta, Rabu (27/6).

Dia menuturkan, hari kerja normal pasca lebaran saja baru efektif pada Senin (25/6), sehingga keputusan menetapkan Pilkada Serentak sebagai hari libur nasional dianggap  tidak bijak. Di bidang industri misalnya, Tambahan libur panjang mengakibatkan stok barang dan produksi menipis.

Keputusan libur itu berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, apalagi usaha di bidang jasa dan pariwisata di perkotaan akan turun. Selain itu, usaha di sektor retail juga akan terkena dampak penurunan omzet. 

 “ Sektor retail juga akan berkurang omzetnya. Juli baru akan normal kembali. Karena setelah lebaran masyarakat akan lebih banyak untuk biaya anak sekolah,” tuturnya.

Tak hanya sampai di situ,dalam Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penetapan Pilkada sebagai Hari Libur Nasional disebutkan bahwa perusahaan yang memperkerjakan karyawannya saat hari libur nasional harus membayar uang lembur.

“Kalau mereka masuk sekarang ini hitungannya lembur. Lagi-lagi harus mengeluarkan biaya tak terduga diluar cost of operational,” terangnya.

Sarman mengatakan bukan hanya sektor swasta saja yang harus merugi. Beberapa instansi pemerintah yang notabene pelayanan publik harus tutup. Hal ini tentunya jadi menghambat keperluan masyarakat yang tidak ikut mencoblos. 

Ia memang membenarkan, memang ada warga yang kerja di Jakarta tetapi tinggal di Bogor atau Bekasi yang wajib menggunakan hak pilihnya. Namun, dia menilai itu hanyalah masalah teknis saja.

“Seusai nyoblos kan kembali bekerja,” ujarnya.

Ke depannya dia berharap dalam mengeluarkan suatu kebijakan pemerintah harusnya bisa berkomunikasi dengan dunia usaha terlebih dahulu supaya ada antisipasi. “Jangan sampai citra kita dihadapan pengusaha jadi tidak produktif, yang ada hanya libur dan libur saja,” pungkasnya.

(uji/JPC)

Source link

Gravatar Image
Seorang Blogger Makassar