Pemprov bantah pengurangan lahan di CPI

Posted on

Makassar (Antaranews Sulsel) – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membantah pengurangan lahan milik pemprov seluas12,1 hektare di kawasan Center Point of Indonesia (CPI).

“Lahan pemprov di lokasi tersebut tetap 50 hektare,” kata Kepala Bidang Sarana Biro Perekonomian Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Binawan Bintang di Makassar, Kamis.

Andi Binawan kemudian mengklarifikasi penilaian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel yang menduga pemprov telah kehilangan lahan seluas 12 hektare di kawasan tersebut.

Menurut Andi Binawan, kesalahpahaman anggota DPRD tersebut berawal dari terbitnya sertifikat atas nama pemprov di atas tanah tumbuh seluas 12 hektare, yang di atasnya sekarang berdiri Masjid 99 Kubah dan Wisma Negara.

Ia menjelaskan, ketika pihak pemprov melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) belum ada sertifikat terhadap tanah tumbuh yang lokasinya berada dalam lingkup 157 hektare tersebut. Dengan demikian status tanah tumbuh tersebut adalah tanah negara, bukan tanah milik negara.

Sembilan hari kemudian, terbit sertifikat untuk tanah tumbuh itu. Pascaterbitnya sertifikat tersebut berarti status tanah tumbuh itu sekarang menjadi tanah milik negara, dalam hal ini milik Pemprov Sulsel.

Baca Juga :  Kakanwil Kemenkumham Kunjungi Kantor BNNP Sulsel

Perubahan status karena terbitnya sertifikat itu berimbas pada peraturan yang mengatur khusus untuk aset pemprov.

Setiap aset pemprov yang akan dikerjasamakan, kata dia, ada aturan khususnya. PKS yang sebelumnya telah dilakukan dengan pihak ketiga, tidak sesuai lagi dengan yang diamanatkan peraturan menteri mengenai aset pemprov.

Kebetulan lokasi itu ada dalam 50 hektare yang akan diberikan kepada pemprov. Karena itu dikeluarkanlah 12,1 hektare sehingga lahan yang diserahkan oleh pihak ketiga tersebut sisa 38 hektare.

“Karena jika tetap 50 hektare, ada aturan yang `bertabrakan`. Nah untuk menghindari itu dikeluarkanlah 12,1 hektare tersebut,” katanya.

Secara total, tuturnya, kepemilikan lahan pemprov di lokasi tersebut, tetap seluas 50 hektare, yang terdiri atas 38 hektare dari pihak ketiga, dan 12,1 hektare tanah tumbuh.

“Karena di perjanjian awal tetap 50 hektare yang harus diserahkan pihak ketiga, maka kita mintalah tanah pengganti di luar CPI, tapi desainnya itu tidak berubah,” katanya.

Penjabat Sekretaris Daerah Sulsel Tautoto Tanaranggina menambahkan lahan reklamasi seluas 50 hektare tetap akan diterima oleh Pemerintah Sulsel di luar lahan pengganti 12,1 hektare yang dikeluarkan dari Perjanjian Kerjasama dan telah disertifikatkan berdasarkan kesepakatan yang telah diatur pada adendum kedua perjanjian PKS.

Baca Juga :  Penuh Haru, Begini Ekspresi Obet Bikeru di Ruqyah Ust Ubaidillah

Adapun perincian penjadwalan ulang (reschedule) jadwal sebagai berikut, 35,98 hektare telah diserahkan pada 5 April 2018 melalui Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Hasil Reklamasi CPI.

Seluas 1,90 hektare pada area jalan masuk akan diserahkan paling lambat 31 Desember 2018. Sedangkan 0,48 hektare pada area jembatan akan diserahkan paling lambat 31 Maret 2020.

“Sementara 12,1 hektare sebagai lahan pengganti akan diserahkan sesuai dengan jadwal lebih lanjut oleh para pihak setelah penetapan lokasi paling lambat enam bulan setelah berakhirnya kerja sama atau paling lambat 2 September 2020,” kata dia.



Source link

Gravatar Image
Seorang Blogger Makassar