Pemprov Sulbar raih WTP empat kali berturut-turut

Posted on

Mamuju (Antaranews Sulbar) – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017.

Perolehan predikat WTP itu disampaikan Pemeriksa Utama BPK RI Saiful Anwar Nasution pada rapat paripurna istimewa DPRD Sulbar dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Sulbar Tahun Anggaran 2017 yang berlangsung di gedung DPRD setempat di Kabupaten Mamuju, Selasa.

Keberhasilan Pemprov Sulbar dalam mempertahankan predikat WTP tersebut merupakan yang ke empat kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2015.

Predikat opini WTP yang diraih Pemprov Sulbar menurut Pemeriksa Utama BPK RI Saiful Anwar Nasution akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

“Atas nama pimpinan BPK RI kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD Sulbar dan Gubernur beserta jajarannya atas kerjasamanya selalu berkomitmen untuk mengelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel,” ujar Saiful.

Ia juga menjelaskan, pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan membuka adanya penyimpangan atau fraud dalam pengelolaan keuangan, namun jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, maka hal ini harus diungkapkan dalam LHP.

“Opini yang diberikan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan bukan sebagai jaminan tidak adanya fraud yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud dikemudian hari,” tuturnya.

Walupun telah meraih predikat WTP, BPK lanjut Saiful masih menemukan beberapa permasalahan, namun itu tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan itu.

Baca Juga :  Berita Kota Makassar | Lahan Pemprov di CoI Berkurang 12 Ha

Beberapa permasalahan tersebut di antaranya, temuan pemerikasaan atas sistem pengendalian intern seperti pencatatan buku mutasi gudang farmasi dan kartu persediaan pada 28 unit pelayanan RSUD tidak tertib, kesalahan penganggaran belanja pada tiga OPD senilai Rp2.647.015.000, aset renovasi per 31 Desember 2017 senilai Rp26. 456. 396. 155 tidak diyakini keberadaannya, pengajuan klaim pelayanan kesehatan pada program Jaminan Kesehatan Nasuional (JKN) tidak tertib.

Temuan lainnya, yakni pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain pembayaran dan pertanggungajawaban belanja jasa medik program jaminan kesehatan pada RSUD Sulbar tidak sesuai aturan, besaran tunjangan perumahan anggota DPRD dalam Pergub Nomor 38 tahun 2017 tidak sepenuhnya memperhatikan kewajaran harga.

BPR RI juga menemukan pembayaran tunjangan transportasi anggota DPRD Tahun Aanggaran 2017 melebihi ketentuan standar biaya masukan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp232.880.000, pemberian uang representasi senilai Rp160.250.000 kepada tenaga ahli tidak sesuai ketentuan dan pendistribusian pengadaan benih jagung untuk cadangan benih daerah belum dipertanggungjawabkan senilai Rp397.653.350.

Pada kesempatan itu, Saiful berharap agar LKPD yang telah diaudit tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban, melainkan dapat pula digunakan sebagai informasi untuk pengambilan keputusan keuangan.

Sementara itu, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengaku sangat bersyukur atas keberhasilan daerah itu memperoleh predikat WTP dari BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2017 tersebut.

“Alhamdulillah, hari ini kita dapat menerima LHP BPK RI dengan opini WTP. Keberhasilan itu atas kerja keras kita semua tanpa terkecuali, yang telah mendapat dukungan dari masyarakat Sulbar baik langsung maupun tidak langsung, terutama dukungan dan perhatian dari pimpinan dan anggota DPRD Sulbar,” tutur Ali Baal.

Baca Juga :  Potret Bahagia Keluarga Ari Wibowo 12 Tahun Nikah Tak Pernah Diterpa Gosip Miring

Pada kesempatan itu Gubernur juga menyampaikan apresiasinya kepada tim audit BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan selama ini, khususnya terkait pemeriksaan keuangan Pemprov Sulbar Tahun Anggaran 2017, dengan pemeriksaan yang dilakukan secara profesional, integritas tinggi dan independen.

Gubernur kemudian menginstruksikan kepada semua jajaran Pemprov Sulbar agar dapat menyusun “action plan” atau rencana aksi tindak lanjut dan berharap semua rekomendasi telah ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari setelah LHP itu diterima.

Sedangkan Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras mengatakan, pelaksanaan audit terhadap LKPD Pemprov Sulbar sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan melayani melalui transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Perwakilan BPK RI Sulbar dalam menjalankan fungsinya menurut Amalia, bukan hanya memeriksa LKPD, tetapi juga memeriksa kinerja, tata kelola pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.



Source link

Gravatar Image
Seorang Blogger Makassar