Perpres 191/2014 Direvisi, Apa Kabar Standar Euro 4?

Posted on

Namun begitu, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 20/2017 untuk pemberlakuan bahan bakar standar Euro 4, aturan ini terhitung 18 bulan sejak ditetapkannya Permen pada 10 Maret 2017 lalu.

Adapun, Standar Euro 4 meliputi BBM jenis Pertamax, yang memiliki kandungan RON 92, yang kandungan sulfurnya hanya 50 ppm. Semakin tinggi RON, semakin rendah emisi gas buangnya dan lebih ramah lingkungan.

“(Tujuan beleid) Secara bertahap BBM yang tidak memenuhi Standar Euro 4 bisa dihilangkan untuk kepentingan masyarakat banyak,” kata Dirjen Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kementerian LHK, Karliansyah kepada Jawapos.com di Jakarta.

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman mengatakan masyarakat sebenarnya sudah ‘terbiasa’ dengan kondisi harga BBM yang lebih tinggi. Sebelum adanya Program BBM Satu Harga, masyarakat setempat juga sudah terbiasa membeli BBM yang mencapai Rp60 ribu-Rp100 ribu per liter.

Penghapusan Premium itu sendiri, menurut Yusri memang sangat mendesak. Sebab, kerugian akibat emisi karbon BBM jenis tersebut sudah sangat besar. Di Jakarta saja, pada 2016, biaya pengobatan penyakit karena pencemaran udara sudah mencapai Rp51,2 triliun. Sementara dilihat dari jumlah penduduk yang terpapar penyakit akibat buruknya kualitas udara, sudah mencapai 58,3 persen.

Jadi, lanjut Yusri, Premium seperti meracuni rakyat, karena bisa menyebabkan kanker dan kematian. Dan yang paling terdampak adalah rakyat kecil, termasuk pedagang kaki lima.

“Mereka di pinggir jalan, tidak di dalam mobil ber-AC, tidak masuk gedung atau mal seperti orang kaya. Kalau sudah terkena, mereka juga susah untuk berobat,” kata Yusri di Jakarta, Minggu (20/5).

Di sisi lain, penghapusan Premium juga harus dilakukan, mengingat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 Tahun 2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N, dan Kategori O.

Artinya, Pemerintah harus melihat kebijakan mana yang paling berdampak pada sisi kesehatan lingkungan dan kesehatan manusia. “Pemerintah harus fokus dan memprioritaskan hak hidup masyarakat untuk menerima kesehatan. Maka, mau tidak mau Pemerintah memang harus menghapuskan Premium,” kata dia.

Selain itu, Yusri juga mengingatkan, bahwa penggunaan Premium saat ini telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang terbelakang di bidang energi.

Pasalnya, tidak ada negara lain di dunia yang mempergunakan BBM RON rendah tersebut kecuali Indonesia. Bahkan di Asia Tenggara, Vietnam dan Filipina pun telah menghentikan peredaran BBM di bawah RON 90.


(uji/JPC)

Source link

Gravatar Image
Seorang Blogger Makassar