Sejuta kertas suara Pilkada Makassar dicetak

Posted on

Makassar  (Antaranews Sulsel) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya mencetak total 1.016.919 lembar Kertas Suara untuk digunakan pemilih mencoblos pada Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 27 Juni 2018.

“Pekan ini surat suara dicetak di Surabaya, diperkirakan satu pekan pengerjaannya sudah selesai, kata Komisioner Devisi Data dan Perencanaan KPU Makassar, Rahma Saiyed di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.

Untuk Perusahaan percetakan kertas suara tersebut dimenangkan PT Temprina Media Grafika beralamat di jalan Karah Agus 45, Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Setelah dilakukan penyampaikan kepada perusahaan pemenang tender ini, pengerjaan kertas suara menyatakan segera merampung pekan ini setelah diberikan perintah pengerjaan, dan selanjutnya akan dikirim ke Makassar melalui jalur laut setelah dicetak.

Untuk format dalam kertas suara tersebut, sebut Rahma, setelah ditetapkan hanya ada satu pasangan calon yakni pasangan Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) nomor urut satu bersebelahan kolom kosong.

Sebelumnya, ada dua pasangan calon yang rencananya dicetak, namun batal, sebab pasangan calon petahana nomor urut dua Moh Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi) harus mengurut dada karena dicoret penyelenggara telah melanggar pasal 71 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada terkait penyalahgunaan wewenang selama menjabat.

Hal ini dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) setelah putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar mengabulkan gugatan tim hukum pasangan Appi-Cicu karena bersengketa.

Untuk jumlah total kertas suara yang dipesan, lanjutnya sebanyak 1.016.919 lembar termasuk cadangan. Sedangkan untuk jumlah kertas suara sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 990.936 lembar.

“Kertas suara dilebihkan sebab aturannya harus disiapkan 2,5 persen candangan sesuai jumlah pemilih di Tempat Pemungutan Suara atau tiap TPS,” kata mantan Komisioner KPID Sulsel itu.

Sementara sosialisasi kertas suara, tambah Rahma, pihaknya terus menjalankannya dengan melibatkan petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada 15 Kecamatan di wilayah Kota Makassar.

“Kita terus melakukan sosialisasi meski hanya satu pasang calon, kalau pun kolom kosong yang dipilih itu sah menurut aturan. Tapi, kalau mengajak atau melarang serta mempengaruhi orang untuk tidak ikut menyalurakan hak pilihnya, itu adalah pelanggaran,” tambahnya eks jurnalis Kantor Berita Indonesia LKBN ANTARA ini.



Source link

Gravatar Image
Seorang Blogger Makassar