Sri Mulyani Sosialisasikan Aturan Baru Pengadaan Barang dan Jasa

Posted on

JawaPos.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hari ini melakukan sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) No.16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ada beberapa hal yang diubah dalam kebijakan tersebut, salah satunya adalah nilai yang diperjuangkan dalam pengadaan tersebut.

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, perubahan itu dilakukan dalam rangka memperbaiki kualitas belanja negara baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

“Kita bertujuan melakukan perbaikan kualitas belanja negara melalui kualitas pengadaan barang dan jasa,” ujarnya di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (28/6).

Menurutnya, hampir setiap tahun anggaran belanja di daerah maupun pusat semakin membengkak dan tak sesuai fungsinya. Atas dasar itu, penting bagi pihaknya untuk terus melakukan sosialisasi terkait efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

Baca Juga :  Usai IPO, Saham Xiaomi Anjlok Enam Persen

“Kita tentu memahami proses pengadaan yang transparan akuntabel, efisien dan baik,” tuturnya.

Dia juga mengatakan, saat ini anggaran belanja negara sebesar Rp 2.270 triliun dengan rincian sebesar Rp 1.454 triliun belanja pemerintah pusat dan Rp 726 triliun adalah dana transfer ke daerah.

Dari angka itu, sebesar Rp 203,9 triliun merupakan belanja modal pemerintah pusat dan Rp 320 triliun adalah belanja K/L. Nantinya, total Rp 524 triliun anggaran itu akan digunakan untuk belanja melalui proses pengadaan barang. Harapannya, dapat menunjang perekonomian dalam negeri.

“Banyak negara inilah negara menujang perekonomian meng-create bisnis skala besar maupun kecil, besarnya belanja negara adalah ada level playing field dan persaingan sehat, itu demokratiasi ekonomi dan keadilan sosial. Ini instumen penting wujudkan cita-cita Indonesia,” tandasnya.

Baca Juga :  Apresiasi dan Ucapan Terima Kasih Bos Besar Freeport Untuk Indonesia

(hap/JPC)

Source link

Gravatar Image
Seorang Blogger Makassar