Temuan Form C1 Sudah Terisi, Ini Seruan Tim IYL-Cakka

Posted on

Makassar, Matasulsel – Pernyataan Ichsan Yasin Limpo bahwa ada indikasi kecurangan di Pilgub Sulsel 2018 benar-benar terbukti. Padahal, hari pencoblosan belum tiba. Kecurangan itu terbukti dengan temuan format C1 yang sudah terisi.

Lembar formulir C1 Pigub Sulsel yang telah diisi itu ditemukan di Kelurahan Parang Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Senin (25/6/2018) malam. Lembar formulir tersebut ditemukan di 9 TPS yang ada di Kecamatan Bontoala.

Dimana, lembar tersebut telah ditandatangani oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan tetapi namanya tidak dicantumkan di dalam surat C1 tersebut.

Menyikapi hal ini, Tim Hukum IYL-Cakka mengeluarkan pernyataan.
Yakni, meminta agar Bawaslu Sulsel mengusut tuntas kejadian ini. “Serta mengharapkan agar bisa mengantisipasi kejadian serupa di daerah-daerah lain,” kata Tim Hukum IYL-Cakka, Mabrur Ahmad dan Andi Alrizal, dalam siaran persnya, Selasa (26/6/2018).

Baca Juga :  Pendidikan Kedokteran Unhas dominasi pendaftar jalur mandiri

Kubu IYL-Cakka, lanjut Tim Hukum, juga menyesalkan sikap KPU Sulsel yang tidak mengakomodir imbauan IYL-Cakka. Yakni terkait pemberian selotip pada form C1 sebagai bentuk pengamanan suara.

“Dengan adanya kejadian di atas, maka belum terlambat jika KPU mengakomodir usulan kami. Sebagai upaya maksimal untuk menyelenggarakan Pilkada yang luber dan jurdil,” sambung kedua Tim Hukum IYL-Cakka ini.

Tim Hukum IYL-Cakka juga mengharapkan agar KPU dan Panwas mewaspadai kejadian yang sama di Kabupaten Pinrang, Pangkep, Bone dan semua Kec di Kota Makassar.

“Sebab kami mendengar adanya pertemuan di Cibubur, Jawa Barat yang dihadiri oleh oknum KPU dari empat kabupaten/kota itu. Dengan tujuan hendak memenangkan paslon tertentu,” beber Mabrur Ahmad.

Baca Juga :  Daftar tunggu jamaah haji Sulbar 19 tahun

Terakhir, Tim Hukum IYL-Cakka juga mengimbau keras jajaran Bawaslu dan Panwaslu untuk tidak menutup mata terhadap adanya indikasi Bupati atau Walikota yang menggunakan perangkat pemerintahan untuk memenangkan kandidat tertentu.

“Dengan cara melakukan pertemuan secara massif berkedok rapat koordinasi di tingkat kecamatan. Namun di dalam pertemuan tersebut memerintahkan untuk mengupayakan pemenangan paslon tertentu,” tutup Mabrur. (*)

Source link

Gravatar Image
Seorang Blogger Makassar