Validitas Tudingan Prabowo dan Data Anies Baswedan Terkait Proyek LRT

Posted on

JawaPos.com – Tudingan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bahwa pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Indonesia kelewat mahal, bisa jadi blunder. Sebab, data yang disampaikan disebut tidak matang oleh wakil Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Apalagi, menyamakan ongkos pembangunan infrastruktur dari satu negara ke negara lain juga tidak tepat.

Kepastian bahwa ongkos pembangunan LRT, termasuk di Palembang masih dalam taraf wajar disampaikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) LRT Palembang dari Kementrian Perhubungan (Kemenhub), Suranto. Kepada JawaPos.com, dia menyebut tudingan Prabowo tidak tepat. Termasuk, soal dugaan mark up proyek sampai 500 persen.

“Ah nggak bener itu,” kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) LRT Palembang dari Kementrian Perhubungan (Kemenhub), Suranto saat dikonfirmasi JawaPos.com, Jumat (22/6). Prabowo menyebut indeks termahal LRT di dunia adalah USD 8 juta per km atau sekitar Rp 112 miliar.

Ditegaskannya, berdasarkan data yang dimilikinya bahwa pembangunan LRT di Palembang sudah termasuk termurah. Karena biaya yang dikeluarkan untuk 24 kilometer hanya Rp 10,9 triliun, mengingat telah dilakukan pemotongan oleh Kementrian Keuangan (Kemenkeu) RI dari semula yakni sebesar Rp 12,5 triliun (kurs USD 1 adalah Rp 14.000).

“Pembangunan LRT Palembang itu termurah karena sudah pajak, bunga, dan lain sebagainya,” urainya. Ada komponen bunga karena pembangunan LRT tidak menggunakan uang muka. Itu berarti kontraktor harus menggunakan uangnya sendiri dengan cara meminjam dari bank.

Ucapan kontroversial Prabowo Subianto saat menyebut mahalnya ongkos pembangunan LRT bukan tanpa dasar. Adalah sosok Gubernur DKI Anies Baswedan yang disebut berada di balik pemberian data itu. Dia menyebut kalau data yang disampaikan ke Prabowo bisa menjadi pemantik untuk memenuhi kepentingan masyarakat atas pembiayaan proyek yang efektif dan efisien.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu meminta kepada media untuk melakukan validasi. “Tugas jurnalistik adalah melakukan verifikasi, melakukan validasi. Jadi malah saya anjurkan kepada teman-teman media, statement Pak Prabowo itu dijadikan pemantik,” kata dia.

Anies mengatakan, data anggaran proyek LRT bisa diakses untuk umum. Data bisa dibandingkan dengan data lain di seluruh dunia. Kemudian akan diketahui apakah biaya yang dikeluarkan masih tergolong wajar atau terjadi penggelembungan.

Entah dari mana Anies mendapatkan data itu. Jika dicari di internet tentang ongkos per km adalah USD 8 juta, salah satu informasi yang muncul terdapat di Quora. Tetapi, itu bukan untuk LRT. Disebutkan oleh pengguna bernama Arun M.V, harga per km untuk LRT adalah USD 150 juta (Rp 2,1 triliun), sedangkan angka USD 8 juta untuk BRTS (Bus Rapid Transit System).

Nah, BRTS itulah yang lantas dikembangkan di negara seperti Indonesia, India, atau Brasil. Hingga kini, belum ada penjelasan rinci dari Anies soal dari mana asal-usul informasi itu. Yang pasti, rasanya janggal jika data yang digunakan berasal dari situs berbagi informasi dipakai untuk menuduh adanya mark up.

Lantas, berapa angka ideal untuk pembangunan per km proyek LRT? Tidak ada informasi pasti karena kebutuhan setiap negara berbeda. Sumber lain dari United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (Unescap) punya data berbeda. LRT di Amerika Serikat per km bisa menelan dana USD 21,6 juta atau sekitar Rp 302,4 miliar. 

Proyek ekstensi LRT di negara tetangga, Filipina juga lebih mahal dari Indonesia. Mengutip data dari Public Private Partneship-Center Filipina, untuk ekstensi jalur kereta sampai 11,7 kilometer adalah PHP 64,9 miliar atau sekitar Rp 17,1 triliun. Itu berarti, per km proyek esktensi dari Stasiun Baclaran ke Stasiun Niyog setara Rp 1,4 triliun.

Contoh lain adalah pembangunan ekstensi LRT di Malaysia. Dikutip dari thesundaily.my, pada 2016 Malaysia memulai perpanjangan proyek LRT jalur Ampang sepanjang 18,1 kilometer (km) dan jalur Kelana Jaya – Putra Heights sepanjang 17,4 km. Saat itu, Perdana Menteri Najib Rajak menyebut biaya masing-masingnya sebesar RM 10 miliar (sekitar Rp 35 triliun).

Itu artinya, biaya yang dikeluarkan oleh Malaysia untuk setiap km proyek LRT sekitar Rp 1,9 triliun. Penghitungannya, Rp 35 triliun dibagi 18,1 km untuk jalur Ampang. Hasilnya adalah Rp 1,933 triliun per km dengan kurs RM 1 adalah Rp 3.500.

Angka itu masih jauh lebih mahal dari yang disebut Prabowo Subianto soal biaya pembangunan LRT di Indonesia sebesar USD 40 juta atau sekitar Rp 500 miliar per km. Dengan kata lain, pembiayaan infrastruktur tidak bisa dibandingkan apple to apple pada tiap-tiap negara.

“Memang tidak bisa langsung dibandingkan (soal biayanya),” tegas Ketua Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI) Davy Sukamta.

Pembangunan Infrastruktur Tidak Bisa Dibandingkan Apple to Apple

Terpisah, meski tidak secara spesifik membahas soal polemik LRT, Wakil Sekretaris Jenderal Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Errika Ferdinata menyebut, proyek infrastruktur tiap negara berbeda. Proyek infrastruktur bukanlah barang instan yang bisa dibeli dengan harga pasti.

Sebab, ada beberapa faktor yang memengaruhi biaya pembangunan dari proyek tersebut. “Proyek itu juga faktor waktu, faktor tenaga kerja, faktor keadaan kondisi lapangan, lingkungan, bahan baku, jadi nggak bisa apple to apple,” ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (22/6).

Dia mencontohkan soal biaya untuk membangun rumah di Jakarta dengan di Surabaya, atau bahkan di Papua. Pasti memiliki perbandingan harga yang berbeda. “Proyek itu karakteristiknya beda-beda karena banyak faktor yang memengaruhi,” tambahnya.

Sebagai contoh, tarif upah pekerja bangunan di setiap wilayah memiliki besaran yang berbeda. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut upah buruh bangunan rata-rata di Indonesia sebesar Rp 85.632. Tapi, kenyataannya mendapatkan pekerja bangunan dengan harga seperti itu sangat susah di Jakarta. Di Jawa Timur, masih bisa mendapat pekerja dengan upah sampai Rp 100 ribu per hari. Di Jakarta, bisa jadi sampai Rp 150 ribu per hari.

Soal bahan baku, hal itu mengingatkan harga semen di Papua yang sempat dijual hingga Rp 2 juta per sak (berukuran 50 kg). Harga itu saat ini sudah turun menjadi Rp 500 ribu per sak. Padahal, di Jakarta harganya tidak lebih dari Rp 60 ribu bergantung pada merek dan tokonya. 

Begitu juga dengan harga tanah. Indonesia Property Watch (IPW) menyebut ada perbedaan yang sudah cukup signifikan di setiap wilayah. Sebagai contoh, harga tanah di wilayah Cawang, Jakarta Timur, sudah mencapai Rp 38 juta per meter persegi. Sementara di beberapa titik wilayah Jakarta Pusat harga rata-ratanya mencapai Rp 19,5 juta per meter persegi.

Jadi, kalau ada proyek infrastruktur melewati dua area itu, maka duit yang dikeluarkan untuk membebaskan tanah pasti berbeda. “Semua proyek pasti custom, ada faktor yang tidak bisa dibandingkan. Desain beda, bahan beda, jadi semua proyek custom, kecuali bikin masal, itu pun ada indeks bahan baku,” jelas Errika.

(ce1/yes/hap/lim/JPC)

Source link

Gravatar Image
Seorang Blogger Makassar